SOSIOLOGI PENDIDIKAN

13 07 2010

poted By M.Jawahiruddin At 13 june 2010

RESUME

SOSIOLOGI PENDIDIKAN

Dosen :

Drs Agusrizal. Mpd

Oleh :

M.Jawahiruddin

Nim :07251261

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) MUARA BULIAN

TAHUN AKADEMIK 2009/2010

BAB I

PEMBAHASAN

// DEFENISI SOSIOLOGI PENDIDIKAN

Pada dasarnya, sosiologi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sosiologi umum dan sosiologi khusus. Sosiologi umum menyelidiki gejala sosio-kultural secara umum. Sedangkan Sosiologi khusus, yaitu pengkhususan dari sosiologi umum, yaitu menyelidiki suatu aspek kehidupan sosio kultural secara mendalam. Misalnya: sosiologi masayarakat desa, sosiologi masyarakat kota, sosiologi agama, sosiolog hukum, sosiologi pendidikan dan sebagainya.Jadi sosiologi pendidikan merupakan salah satu sosiologi khusus.

Beberapa defenisi sosiologi pendidikan menurut beberapa ahli:

1. Menurut F.G. Robbins, sosiologi pendidikan adalah sosiologi khusus yang tugasnya menyelidiki struktur dan dinamika proses pendidikan. Struktur mengandung pengertian teori dan filsafat pendidikan, sistem kebudayaan, struktur kepribadian dan hubungan kesemuanya dengantata sosial masyarakat. Sedangkan dinamika yakni proses sosial dan kultural, proses perkembangan kepribadian,dan hubungan kesemuanya dengan proses pendidikan.

2. MenurutH.P. Fa irchild dalam bukunya ”Dictionary of Sociology” dikatakan bahwa sosiologi pendidikan adalah sosiologi yang diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang fundamental. Jadi ia tergolong applied sociology.

3. MenurutPro f. DR S. Nasution,M.A., Sosiologi Pendidikana dalah ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara-cara mengendalikan proses pendidikan untuk mengembangkan kepribadian individu agar lebih baik.

4. Menurut F.G Robbins dan Brown, Sosiologi Pendidikan ialah ilmu yang membicarakan dan menjelaskan hubungan-hubungan sosial yang mempengaruhi individu untuk mendapatkan serta mengorganisasi pengalaman. Sosiologi pendidikan mempelajari kelakuan sosial serta prinsip-prinsip untuk mengontrolnya.

Latar belakang pertumbuhan sosiologi

Sejak manusia dilahirkan di dunia ini, secara sadar maupun tidak, sesungguhnya ia telah belajar dan berkenalan dengan hubungan-hubungan social yaitu hubungan antara manusia dalam masyarakat. Hubungan sosial out dimulai dari hubungan antara anak dengan orang tua kemudian meluas hingga ketetangga ( Abdul Syari, 1995:12).

Dalam hubungan sosial tersebut terjadilah proses pengenalan dan proses pengenalan tersebut mencakup berbagai budaya, nilai, norma dan tanggung jawab manusia, sehingga dapat tercipta corak kehidupan masyarakat yang berbeda-beda dengan masalah yang berbeda pula.

Sosiologi ini dicetuskan oleh Aguste Comte maka dari itu dia dikenal sebagai bapak sosiologi, ia lahir di Montpellier tahun 1798. ia merupakan seorang penulis kebanyakan konsep, prinsip dan metode yang sekarang dipakai dalam sosiologi berasal dari Comte. Comte membagikan sosiologi atas statika social dan dinamika social dan sosiologi mempunyai cirri-ciri sebagai berikut:

1. Bersifat empiris yaitu didsarkan pada observasi dan akal sehat yang hasilnya tidak bersifat spekulatif.

2. Bersifat teoritis yaitu selalu berusaha menyusun abstraksi dan hasil observasi.

3. Bersifat kumulatif yaitu teori-teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori yang ada kemudian diperbaiki, diperluas dan diperhalus

4. Bersifat nenotis yaitu tidak mempersoalkan baik buruk suatu fakta tertentu tetapi untuk menjelaskan fakta tersebut.

Comte mengatakan bahwa tiap-tiap cabang ilmu pengetahuan manusia mesti melalui tiga tahapan perkembangan teori secara berturut-turut yaitu keagamaan atau khayalan, metafisika atau abstrak dan saintifik atau positif ( Soekadijo, 1989:4 ).

Setelah selesai perang dunia II, perkembangan masyarakat berubah secara drastis dimana masyarakat dunia mengingnkan adanya perubahan dalam menyahuti perkembangan dan kebutuhan baru terhadap penyesuaian perilaku lembaga pendidikan. Oleh karena itu disiplin sosiologi pendidikan yang sempat tenggelam dimunculkan kembali sebagai bagian dari ilmu-ilmu penting dilembaga pendidikan ( Muhyi Batu bara, 2004:5 ).

Aliran-aliran pemikiran dalam sosiologi

1. Struktural fungsionalis

Aliran ini lahir di Amerika latin dan menyebabkan terbentuknya teori-teori ( Dun Can Mitchell, 1984:9 ). Suatu teori pada hakikatnya merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta tersebut merupakan suatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris.

Bagi seseorang yang mempelajari sosiologi maka teori-teori tersebut mempunyai beberapa kegunaan antara lain:

a.    Suatu teori atau beberapa teori merupakan ihtisar daripada hal-hal yang telah diketahui dan diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang dipelajari sosiologi.

b.    Teori emberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada seseorang yang memperdalam pengetahuannya di bidang sosiologi.

c.    Teori berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang dipelajari oleh sosiologi ( Soejono Soekanto, 1982:24 ).

2. Aliran analitis

Aliran ini lebih mengarah kepada masalah-masalah pembangunan yang praktis. Maslahnya mengenai tradisi penelitian yang berangkat dari perspektif makro ( kehidupan manusia dalam masyarakat secara umum ) yang melibatkan factor-faktor keterangan pembangunan jangka panjang dan didasarkan atas gagasan dan paham ahli-ahli sosiologi klasik. Karena sosiologi mempelajari peristiwa kehidupan masyarakat secara menyeluruh, yaitu tidak hanya menyangkut struktur dan proses social secara obyektif, melainkan juga menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti, perekonomian, hukum, kejahatan dan lain-lain.

3.  Aliran modernisasi internasional

Aliran ini pada tahun lima puluhan dan enam puluhan mengalami zaman perkembangannya dan sosiologi terapan yang ada hubungannya dengan itu, tidak mengenal spesialisasi regional, akan tetapi lebih memusatkan perhatiannya kepada tingkat mikro ( mempelajari masyarakat secara khusus ) dan mencari keterangan untuk proses-proses jangka pendek dan menengah. Menurut penelitian-penelitian yang dilakukan di desa-desa, di regio dan di perkampungan kota-kota di tingkat mikro.

Dalam penelitian tersebut terlihat perbedaan-perbadaan dalam empelajari sosiologi pembangunan yaitu mengenai sampai seberapa jauh para peneliti itu melibatkan diri dengan masalah penerapan pengetahuan untuk keperluan menentukan kebijaksanaan pembangunan. Penelitian di tingkat mikro memang lebih cocok untuk diterapkan daripada kedua variasi lainnya.

Sosiologi pembangunan ini berasal dari struktural-fungsionalisme. Dari perubahan-perubahan social yang terjadi menimbulkan proses deferensisasi structural. Diferensiasi adalah suatu proses di mana sebuah peranan atau organisasi pecah menjadi dua peranan dan organisasi atau lebih, yang berfungsi lebih efektif dalam keadaan historis yang telah berubah, seperti dalam pembagian kerja.

4. Aliran positivistik atau positivisme

Comte ialah pendiri sekaligus tokoh terpenting bagi positivistik. Positivistik disebut juga paham emperisisme-kritis, bahwa pengamatan dengan teori berjalan seiring. Bagi Comte pengamatan tidak mungkin dilakukan tanpa melakukan penafsiran atas dasar sebuah teori dan pengamatan juga tidak mungkin dilakukan secara terisolasi, dalam arti harus dikaitkan dengan suatu teori.

Positivistik menurut Comte ialah sesuatu yang berguna untuk diketahui, lawan positivistik bukanlah suatu yang negatif melainkan spekulatif atau metafisika ( Harry Hamersma, 1992:55 ). Positivistik menganggap hokum ditentukan oleh pokok persoalannya. Dua tipe pokok positivistik dalam teori hukum ialah positivistik analitika, dan fungsional atau prakmatis.

Aliran-aliran pemikiran tersebut di atas selalu diidentikkan dengan karya dari penemu-penemu terkenalnya, adalah merupakan suatu tanda kebanggaan akademik juga di dalam disilin lain selain sosiologi untuk dapat menarik pengikut-pengikut dan untuk dianggap sebagai penemu suatu aliran pemikiran baru.

Sosiologi ialah pengetahuan yang mempelajari hubungan sosial antara sesame manusia ( individu dan individu ), antara individu dengan kelompok, serta sifat perubahan-perubahan dalam lembaga-lembaga dan ide-ide sosial.

Latar belakang timbulnya sosiologi pendidikan ialah disebabkan karena masyarakat mengalami perubahan sosial yang cepat. Perubahan sosial itu menimbulkan cultural lag. Cultural lag ini merupakan sumber masalah sosial dalam masyarakat. Masalah sosial itu di alami oleh dunia pendidikan. Lembaga pendidikan tidak mampu mengatasinya kemudian ahli sosiologi menyumbangkan pemikiran-pemikirannya untuk memecahkan masalah itu, maka lahirlah sosiologi pendidikan.

Aliran-aliran besar dalam sosiologi antara lain yaitu struktural fungsionalis, analitis, modernisasi international, positivistic semakin bijak dalam mengarungi kehidupan

Menurut W. Dodson menegaskan, bahwa ‘’Educational Sociology is interested in the impact of the total cultural milieu in which and thought which experience in the acquired and organized. It is interested in the school but recognizes it a small part of the total. Educational sociology is particularly interested in finding out how to manipulate the educational process (social control) to achieve better personality development’’. Artinya Sosiologi Pendidikan itu mempersoalkan pertemuan dan percampuran daripada lingkungan sekitar kebudayaan secara totalitas, di mana dalam dan dengan begitu maka terbentuklah tingkah laku, dan sekolah dianggap sebagian daripada total cultural milieu, sedang sosiologi pendidikan memperbincangkan dan berusaha menemukan bagaimana memanipulasikan proses pendidikan untuk mengembangkan kepribadian.
Studi Sosiologi Pendidikan yang memadai harus mencakup pengertian tentang individu dan lingkungan sosialnya, di mana individu dan lingkungan sosial tadi tidaklah berdiri sendiri, tetapi terjalinlah hubungan timbal balik antara keduanya.

Sosiologi Pendidikan adalah suatu cabang ilmu pengetahuan (dari ilmu jiwa pendidikan) yang membahas proses interaksi sosial anak-anak mulai dari keluarga, masa sekolah sampai dewasa serta dengan kondisi sosio-kultural yang terdapat di dalam masyarakat dan negaranya.
Jadi tegasnya, proses interaksi sosial yang diselidiki itu mulai dari bayi di dalam keluarga, masa kanak-kanak dan prasekolah lengkap dengan kelompok permainannya, masa sekolah di sini meliputi masa lengkap dengan faktor sosio-kultural yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan keribadian anak didik, secara prinsipil ialah kebudayaan dan kepribadian nasionalnya. Bagi kita bangsa Indonesia, tidak lain daripada system pendidikan nasionalnya dan kebudayaan serta kepribadian nasional Indonesia yang semuanya adalah dijiwai dan untuk merealisasikan cita-cita negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Atau secara singkat sosiologi pendidikan ialah tinjauan sosiologisnya terhadap proses pendidikan dan pengajaran.

Adapun tujuan sosiologi pendidikan di Indonesia menurut Ahmadi (1991:10-11) antara lain :
a. Berusaha memahami peranan sosiologi daripada kegiatan sekolah terhadap masyarakat, terutama apabila sekolah ditinjau dari segi kegiatan intelektual. Dengan demikian sekolah harus bisa menjadi suri tauladan di dalam masyarakat sekitarnya dan lebih luas lagi, atau dengan singkat mengadakan sosialisasi intelektual untuk memajukan kehidupan di dalam masyarakat.

b. Untuk memahami seberapa jauhkah guru dapat membina kegiatan sosial anak didiknya untuk mengembangkan kepribadian.
c. Untuk mengetahui pembinaan ideologi Pancasila dan kebudayaan nasional Indonesia di lingkungan pendidikan dan pengajaran.

d. Untuk mengadakan integrasi kurikulum pendidikan dengan masyarakat sekitarnya agar pendidikan mempunyai kegunaan praktis di dalam masyarakat, dan negara seluruhnya.

e. Untuk menyelidiki fakor-faktor kekuatan masyarakat, yang bisa menstimulir pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak.

f.  Memberi sumbangan yang positif terhadap perkembangan ilmu pendidikan.

G Memberi pegangan terhadap penggunaan prinsip-prinsip sosiologi untuk mengadakan sosiologi sikap dan kepribadian anak didik.

Sosiologi pendidikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang interaksi di antara individu-individu dan kelompok, kelompok dengan kelompok, atau dengan perkataan lain secara khusus sosiologi pendidikan membicarakan, melukiskan dan menerangkan institusi, kelompok, social dan proses sosial hubungan atau relasi sosial dimana di dalam dan dengannya manusia memperoleh dan mengorganisir pengalamannya. Jadi sosiologi pendidikan tidak hanya terbatas pada studi di sekolah saja, tetapi lebih luas lagi ialah mencakup institusi social dengan batasan sepanjang pengaruh daripada totalitas milieukulturan terhadap perkembangan kepribadian anak.

Adapun kajian sosiologi of education menurut Ahmadi (1991:25) antara lain: (1) hubungan antara system pendidikan dengan proses social dan perubahan kebudayaan atau dengan pemeliharaan status quo; (2) fungsi system pendidikan formal di dalam proses pembaharuan social, misalnya di dalam hubungan antara manusia yang berkenaan dengan ras, budaya dan kelompok lainnya; (3) fungsi system pendidikan di dalam proses pengendalian social; (4) hubungan antara system pendidikan dengan pendapat umum (public opinion); (5) hubungan antara pendidikan dengan kelas social atau system status, dan (6) keberartian pendidikan sebagai suatu symbol terpercaya di dalam kebudayaan demokratis.

Ruang Lingkup Sosiologi Pendidikan

Masalah-masalah yang diselidiki sosiologi pendidikan antara

lain meliputi pokok-pokok berikut ini.

  • Hubungan sistem pendidikan dengan aspek-aspek lain

dalam masyarakat sosial dan sistem kekuasaan,

  • Fungsi pendidikan dalam kebudayaan,
  • . Fungsi sistem pendidikan dalam proses perubahan sosial

dan kultural atau usaha mempertahankan status quo, dan

  • . Fungsi sistem pendidikan formal bertalian dengan kelompok

rasial, kultural dan sebagainya.

  • Hubungan antarmanusia di dalam sekolah
  • Lingkup ini lebih condong menganalisis struktur sosial di
  • dalam sekolah yang memiliki karakter berbeda dengan relasi
  1. dengan kebudayaan di luar sekolah, dan

2. Pola interaksi sosial dan struktur masyarakat sekolah, yang

antara lain meliputi berbagai hubungan kekuasaan, stratifikasi

sosial dan pola kepemimpinan informal sebagai terdapat

dalam clique serta kelompok-kelompok murid lainnya.

3. Pengaruh sekolah terhadap perilaku dan kepribadian semua

pihak di sekolah/lembaga pendidikan

4. Peranan sosial guru-guru/tenaga pendidikan,

5. Hakikat kepribadian guru/ tenaga pendidikan,

6. Pengaruh kepribadian guru/tenaga kependidikan terhadap

kelakuan anak/peserta didik, dan

7. Fungsi sekolah/lembaga pendidikan dalam sosialisasi

murid/peserta didik.

4. Lembaga Pendidikan dalam masyarakat

Di sini dianalisis pola-pola interaksi antara sekolah/ lembaga

pendidikan dengan kelompok-kelompok sosial lainnya

dalam masyarakat di sekitar sekolah/lembaga pendidikan.

Hal yang termasuk dalam wilayah itu antara lain yaitu

a. Pengaruh masyarakat atas organisasi sekolah/lembaga

pendidikan,

b. Analisis proses pendidikan yang terdapat dalam sistemsistem

sosial dalam masyarakat luar sekolah,

c. Hubungan antarsekolah dan masyarakat dalam pelaksanaan

pendidikan, dan

d. Faktor-faktor demografi dan ekologi dalam masyarakat

berkaitan dengan organisasi sekolah, yang perlu untuk

memahami sistem pendidikan dalam masyarakat serta

integrasinya di dalam keseluruhan kehidupan masyarakat.

FUNGSI DAN PERAN LEMBAGA PENDIDIKAN

A. LEMBAGA PENDIDIKAN KELUARGA

Sebagai transmisi pertama dan utama dalam pendidikan, keluarga memiliki tugas utama dalam peletakan dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Dikatakan pertama karena keluarga adalah tempat dimana anak pertama kali mendapat pendidikan. Sedangkan dikatakan utama karena hampir semua pendidikan awal yang diterima anak adalah dalam keluarga. Karena itu, keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua, yang bersifat informal dan kodrati. Lahirnya keluarga sebagai pendidikan sejak manusia itu ada. Ayah dan ibu sebagai pendidik, dan anak sebagai terdidik. Tugas keluarga adalah meletakkan dasar-dasar bagi perkembangan anak berikutnya, agar anak dapat berkembang secara baik.

1.   Fungsi dan Peranan Pendidikan Keluarga

a.  Pengalaman Pertama Masa Kanak-Kanak

Pengalaman ini merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan berikutnya, khususnya dalam perkembangan pribadinya. Kehidupan keluarga sangat penting, sebab pengalaman masa kanak-kanak akan memberi warna pada perkembangan selanjutnya.

b.  Menjamin Kehidupan Emosional Anak

A.Tiga hal yang menjadi pokok dalam pembentukan emosional anak, adalah :

1).    Pemberian perhatian yang tinggi terhadap anak, misalnya dengan menuruti kemauannya, mengontrol kelakuannya, dan memberikan rasa perhatian yang lebih.

2).    Pencurahan rasa cinta dan kasih sayang, yaitu dengan berucap lemah lembut, berbuat yang menyenangkan dan selalu berusaha menyelipkan nilai pendidikan pada semua tingkah laku kita.

3).    Memberikan contoh kebiasaan hidup yang bermanfaat bagi anak, yang diharapkan akan menumbuhkan sikap kemandirian anak dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari.

c.  Menanamkan Dasar Pendidikan Moral

Seperti pepatah “Buah jatuh tak jauh dari pohonnya”. Anak akan selalu berusaha menirukan dan mencontoh perbuatan orang tuanya. Karenanya, orang tua harus mampu menjadi suri tauladan yang baik. Misalnya dengan dengan mengajarkan tutur kata dan perilaku yang baik bagi anak-anaknya.

d.  Memberikan Dasar Pendidikan Sosial

Keluarga sebagai komunitas terkecil dalam kehidupan sosial merupakan satu tempat awal bagi anak dalam mengenal nilai-nilai sosial. Di dalam keluarga, akan terjadi contoh kecil pendidikan sosial bagi anak. Orang tua sebagai teladan, sudah semestinya memberikan contoh yang baik bagi anak-anak. Misalnya memberikan pertolongan bagi anggota keluarga yang lain, menjaga kebersihan dan keindahan dalam lingkungan sekitar.

e.  Peletakkan Dasar-dasar Keagamaan

Masa kanak-kanak adalah masa paling baik dalam usaha menanamkan nilai dasar keagamaan. Kehidupan keluarga yang penuh dengan suasana keagamaan akan memberikan pengaruh besar kepada anak. Kebiasaan orang tua mengucapkan salam ketika akan masuk rumah merupakan contoh langkah bijaksana dalam upaya penanaman dasar religius anak.

2.  Tanggung Jawab Keluarga

  1. Adanya motivasi atau dorongan cinta kasih yang menjiwai hubungan orang tua dan anak. Hubungan yang tidak didasari cinta kasih akan menimbulkan beberapa sifat negatif bagi perkembangan anak. Begitu pula, tidak cukupnya kebutuhan anak akan kasih sayang akan membuat anak selalu merasa tertekan dan ragu dalam menjalani kehidupan selanjutnya.
  2. Pemberian motivasi kewajiban moral sebagai konsekuensi kedudukan orang tua terhadap keturunannya. Usia anak yang masih dini akan cukup membantu orang tua dalam penanaman sikap-sikap hidup. Rasa ingin tahu anak akan menghasilkan pengetahuan yang asli dan berakar bagi anak. Keluarga harus mampu menggunakan masa ini untuk betul-betul membentuk kepribadian awal anak sebagai anggota keluarga.
  3. Tanggung jawab sosial adalah bagian dari keluarga pada gilirannya akan menjadi tanggung jawab masyarakat, bangsa dan negara. Masyarakat yang sejahtera dibentuk dari keluarga-keluarga yang sejahtera pula. Keluarga merupakan awal perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, karena itu keluarga mempunyai tanggung jawab membentuk masyarakat yang sejahtera.
  4. Memelihara dan membesarkan anaknya. Ikatan darah dan batin antara orang tua dan anak akan memberikan dorongan alami bagi orang tua untuk betul-betul mendidik anak menjadi apa yang mereka inginkan.
  5. Memberikan pendidikan dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan anak kelak, sehingga bila ia telah dewasa akan mampu mandiri.

B. LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH

Akibat terbatasnya kemampuan orang tua dalam mendidik anaknya, maka dipercayakanlah tugas mengajar itu kepada orang dewasa lain yang lebih ahli dalam lembaga pendidikan formal, yaitu guru. Sekolah sebagai wahana pendidikan ini, menjadi produsen penghasil individu yang berkemampuan secara intelektual dan skill. Karenanya, sekolah perlu dirancang dan dikelola dengan baik. Karakteristik proses pendidikan di sekolah, antara lain :

  1. Diselenggarakan secara khusus dan dibagi atas jenis jenjang yang memiliki hubungan hierarkis.
  1. Usia anak didik di suatu jenjang pendidikan relatif homogen
    1. Waktu pendidikan relatif lama sesuai dengan program pendidikan yang harus diselesaikan
    2. Materi atau isi pendidikan lebih banyak bersifat akademis dan umum
      1. Adanya penekanan tentang kualitas pendidikan sebagai jawaban kebutuhan di masa yang akan datang

.

Sekolah lahir dan berkembang secara efektif dan efisien dari, oleh dan untuk masyarakat. Sekolah berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mendidik warga negara.

1.  Fungsi dan Peranan Sekolah

a.   Fungsi Lembaga Sekolah

1).                Mengembangkan kecerdasan pikiran dan memberikan pengetahuan anak didik

2).                Spesialisasi dalam bidang pendidikan dan pengajaran

3).                Efisiensi. Pendidikan dilakukan dalam program yang tertentu dan sistematis, juga jumlah anak didik dalam jumlah besar akan memberikan efisiensi bagi pendidikan anak dan juga bagi orang tua.

4).                Sosialisasi, yaitu proses perkembangan individu menjadi makhluk sosial yang mampu beradaptasi dengan masyarakat.

5).                Konservasi dan transmisi kultural, yaitu pemeliharaan warisan budaya. Dapat dilakukan dengan pencarian dan penyampaian budaya pada anak didik selaku generasi muda.

6).         dari rumah ke masyarakat. Sekolah menjadi tempat anak untuk melatih berdiri sendiri dan tanggung jawab anak sebagai persiapan untuk terjun ke masyarakat.

b.  Peranan Lembaga Sekolah

1).                Tempat anak didik belajar bergaul, baik sesamanya, dengan guru dan dengan karyawan.

2).                Tempat anak didik belajar mentaati peraturan sekolah.

3).                Mempersiapkan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi agama, bangsa dan agama.

2.   Tanggung Jawab Sekolah

Tanggung jawab formal kelembagaan sesuai dengan fungsi dan tujuan yang ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku.

Tanggung jawab keilmuan berdasarkan bentuk, isi, tujuan dan tingkat pendidikan.

Tanggung jawab fungsional adalah tanggung jawab profesional pengelola dan pelaksana pendidikan yang menerima ketetapan ini berdasarkan ketentuan jabatannya.

3.   Sifat-sifat Lembaga Pendidikan Sekolah

  1. Tumbuh sesudah keluarga (pendidikan kedua), maksudnya sekolah memikul tanggung jawab dari keluarga untuk mendidik anak-anak mereka.
  2. Lembaga Pendidikan Formal, dalam arti memiliki program yang jelas, teratur dan resmi.
  3. Lembaga pendidikan tidak bersifat kodrati. Maksudnya hubungan antara guru dan murid bersifat dinas, bukan sebagai hubungan darah.

4.   Macam-macam Sekolah

Ditinjau dari Segi yang Mengusahakan

1).                Sekolah negeri, yaitu sekolah yang diusahakan oleh pemerintah, baik segi fasilitas, keuangan maupun tenaga pengajar.

2).                Sekolah swasta, yaitu sekolah yang diusahakan oleh badan-badan swasta. Terdiri atas 4 status yakni : Disamakan, Diakui, Terdaftar dan Tercatat.

Ditinjau dari Tingkatan

1).                Pendidikan Pra Sekolah, yaitu pendidikan sebelum Sekolah Dasar.

2).                Pendidikan Dasar, yaitu : Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah dan SLTP/ MTs.

3).                Pendidikan Menengah, yaitu : SLTA & Kejuruan atau Madrasah Aliyah.

4).                Pendidikan Tinggi, yaitu : Akademi, Institut, Sekolah Tinggi atau Universitas.

5).                Ditinjau dari sifatnya

6).                Sekolah Umum, yaitu sekolah yang belum mempersiapkan anak dalam spesialisasi pada bidang pekerjaan tertentu. Misalnya : SD, SLTP dan SLTA.

7).                Sekolah Kejuruan, yakni lembaga pendidikan sekolah yang mempersiapkan anak untuk menguasai keahlian-keahlian tertentu. Misalnya : SMEA, MAK, SMK dan STM.

5.   Sumbangsih Khas Sekolah Sebagai Lembaga Pendidikan

  1. Sekolah Melaksanakan tugas mendidik maupun mengajar anak, serta memperbaiki, memperluas tingkah laku si anak didik.
  2. Sekolah mendidik maupun mengajar anak didik menerima dan memiliki kebudayaan bangsa
  1. Sekolah membantu anak didik mengembangkan kemampuan intelektual dan keterampilan kerja.

C.  LEMBAGA PENDIDIKAN MASYARAKAT

Masyarakat sebagai lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan pribadi seseorang. Dalam hal ini, masyarakat mempunyai peranan penting dalam upaya ikut serta menyelenggarakan pendidikan, membantu pengadaan tenaga & biaya, sarana dan prasarana dan menyediakan lapangan kerja. Karenanya, partisipasi masyarakat membantu pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa yang sangat diharapkan Pendidikan dalam masyarakat memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

  1. Diselenggarakan dengan sengaja di luar sekolah
  2. Peserta umumnya mereka yang tidak bersekolah atau drop out
  3. Tidak mengenal jenjang dan program pendidikan untuk jangka waktu pendek
  4. Peserta tidak perlu homogen
  5. Ada waktu belajar dan metode formal, serta evaluasi yang sistematis
  6. Isi pendidikan bersifat praktis dan khusus
  7. Keterampilan kerja sangat ditekankan sebagai jawaban terhadap kebutuhan meningkatkan taraf hidup

1.   Beberapa Istilah Jalur Pendidikan Luar Sekolah

  1. Pendidikan Sosial, yaitu proses yang diusahakan dengan sengaja di dalam masyarakat untuk mendidik individu & lingkungan sosial, supaya bebas dan bertanggung jawab.
  2. Pendidikan Masyarakat, merupakan pendidikan yang ditujukan kepada orang dewasa, termasuk pemuda di luar batas umur tertinggi kewajiban belajar dan dilakukan di luar lingkungan dan sistem persekolahan resmi.
  3. Pendidikan Rakyat adalah tindakan-tindakan atau pengaruh yang terkadang mengenai seluruh rakyat.
  4. Pendidikan Luar Sekolah adalah pendidikan yang dilakukan di luar sistem persekolahan biasa.
  5. Mass Education adalah pendidikan yang ditujukan kepada orang dewasa di luar lingkungan sekolah
  6. Adult Education adalah pendidikan untuk orang dewasa yang mengambil umur batas tertinggi dari masa kewajiban belajar.
  7. Extension Education adalah suatu bentuk dari adult education, yaitu pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah biasa, yang khusus dikelola oleh Perguruan Tinggi untuk menyahuti hasrat masyarakat yang ingin masuk dunia Universitas, misalnya Univ. Terbuka
  8. Fundamental Education ialah pendidikan yang bertujuan membantu masyarakat untuk mencapai kemajuan sosial ekonomi, agar mereka dapat menempati posisi yang layak

2.   Sasaran dan Program Pendidikan Jalur Luar Sekolah

  • Para buruh dan Petani

Kebanyakan berpendidikan rendah atau bahkan tidak sama sekali. Pendidikan yang diberikan adalah pendidikan yang mampu menolong meningkatkan produktifitas dengan mengajarkan keterampilan dan metode baru, yang mendidik mereka agar bisa memenuhi kewajiban sebagai warga negara dan kepala keluarga serta mampu menggunakan waktu secara efektif.

  • Para Remaja Putus Sekolah
    • Golongan remaja yang menganggur memerlukan pendidikan yang menarik, merangsang dan relevan dengan kebutuhan hidupnya.
    • Para Pekerja yang Berketerampilan
      • Agar mampu menghadang berbagai tantangan masa depan, maka program pendidikan yang diberikan kepada mereka hendaknya yang bersifat kejuruan dan teknik. Dengan tujuan dapat menyelamatkan mereka dari bahaya keuangan, pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki serta membuka jalan bagi mereka untuk naik ke jenjang hidup yang lebih baik.
  • Golongan Teknisi dan Profesional

Mereka memegang peranan penting dalam kemajuan masyarakat. Karenanya,

  • Para Pemimpin Masyarakat
    • Termasuk di dalamnya para pemimpin politisi, agama, sosial dan sebagainya. Mereka dituntut mampu mengaplikasikan berbagai pengetahuan mereka dan berusaha untuk memperbaharui sikap dan gagasan yang sesuai dengan kemajuan dan pembangunan.
  • Anggota Masyarakat yang Sudah Tua
    • Akibat perkembangan zaman, banyak ilmu pengetahuan yang tidak mereka dapatkan. Karena itu pendidikan merupakan kesempatan yang berharga bagi mereka.

PENGERTIAN BIROKRASI

  • Birokrasi adalah kekuasaan, pengaruh dari para kepala dan staf biro pemerintahan.
  • Birokrasi adalah suatu badan administratif tentang  pejabat yang diangkat sesuai prosedur  administrasi, aspek institusional, dan asosiasional yang mampu membedakan hal-hal spele tetapi penting karena akan menjadi dasar analisis kebijaksanaan(Albrow, 1989).

CIRI-CIRI BIROKRASI (Weber,1947)

  • Adanya divisi pekerjaan dan alokasi tanggung jawab yang spesifik.
  • Adanya level hierarkhi otoritas.
  • Adanya kebijakan peraturan, dan regulasi tertulis.
  • Impersonal(birokrasi yang ada pada lingkungan universal atau berlaku pada organisasi apapun.
  • Adanya pengembangan dan perpanjangan karier administratif.

BIROKRASI ADA PADA:

  • Departemen Pendidikan Nasional
  • Dinas Pendidikan Provinsi
  • Dinas Pendidikan kabupaten/kota
  • Semua jenjang pendidikan yang menyelenggarakan pembelajaran(UU No.22 Tahun 1999 pasal 62)

KARAKTERISTIK HUBUNGAN MANUSIA DALAM SUATU SISTEM BIROKRASI

  • Adanya  pembagian tugas dan spesialisasi
  • Hubungan antar manusia yang terjadi dalam organisasi(hubungan impersonal)
  • Dalam organisasi ada hirarki wewenang
  • Hubungan manusia dalam administrasi selalu didasarkan dan dilaksanakan dengan dokumen tertulis.
  • Orientasi pembinaan pegawai
  • Setiap tindakan yang diambil organisasi harus selalu dikaitkan dengan besar sumbangan terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Hampir sepuluh tahun setelah Indonesia memasuki era “reformasi” (pascakepemimpinan Soeharto), negara ini tetap belum mampu membangun sebuah tata kelola pemerintahan yang baik, yang menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya dan mampu meredam ambisi pribadi para pengelolanya. Kekuatan birokrasi Indonesia sebetulnya bisa menjadi mesin penggerak yang luar biasa apabila mampu didayagunakan untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Namun, yang saat ini terjadi justru sebaliknya.

Birokrasi Indonesia—sebut saja sekitar 3,6 juta pegawai negeri di luar polisi dan militer—justru menjadi beban negara. Sampai-sampai pemerintah sempat mengeluarkan kebijakan zero growth untuk mengurangi kemubaziran tenaga pemerintah di instansi-instansi sipil. Mengapa birokrasi kita tak mampu menjadi sebuah kekuatan pengubah? Bisa jadi karena pemerintah memang tak memiliki visi kepemimpinan maupun grand design untuk melakukan reformasi. Belum lagi struktur kepegawaian sipil di Indonesia begitu “gemuk”. Terdiri dari lima eselon (tertinggi eselon 1), empat golongan (tertinggi golongan IV), Begitu juga birokrasi dalam pendidikan belum mampu memberikan konstribusi yang berarti bagi peningkatan mutu pendidikan. Dalam tulisan ini ingin dikaji tentang hakikat birokrasi pendidikan (aspek ontologi) yang mungkin bisa mengurai benang kusut birokrasi pendidikan. Asumsi Dasar Dalam dunia pendidikan, sebuah organisasi sangat diperlukan dalam rangka memperlancar fungsi dan proses pendidikan. Dalam menjalankan fungsi organisasi pendidikan tidaklah dapat dipisahkan dengan birokrasi. Pada dasarnya, birokrasi ini hakikatnya adalah salah satu perangkat

yang fungsinya untuk memudahkan pelayanan publik. Birokrasi digunakan untuk dapat membantu mempermudah dalam memberikan layanan pendidikan yang pasti akan mempengaruhi dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Birokrasi merupakan instrumen pembangunan pendidikan. Kekuatan birokrasi Indonesia sebetulnya bisa menjadi mesin penggerak yang luar biasa apabila mampu didayagunakan untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Jika birokrasi dijalankan dengan benar, konsisten dan bertanggungjawab, maka kualitas pendidikan akan maju. Singapura, Hongkong, Malaysia dan Thailand merupakan contoh nyata negara yang menerapkan birokrasi dengan baik, sehingga pendidikan mereka mempunyai kualitas lebih baik dikarenakan birokrasinya yang profesional, tegas dan efisien.

Namun terdapat gejala atau fakta yang menunjukkan bahwa birokrasi tidak mampu memberikan layanan yang baik kepada pelanggan pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta berikut ini :

  1. Adanya keterlambatan dalam mensosialisasikan tentang perubahan kurikulum.
  1. Menurut laporan banyaknya pungutan liar pada instutusi pendidikan yang bermula dari birokrasi yang salah.
  1. Penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara birokratik-sentralistik;(Husaini Usman, 2002)
  1. Pembayaran tunjangan guru yang lamban dikarenakan rumitnya birokras
  1. TV trans7 memberitakan bahwa keterlambatan penerbitan ijazah SD s/d SLTA disinyalir karena birokrasi yang lamban
  1. Menurut penelitian ditemukan bahwa birokrasi pendidikan ternyata mengidap patologis yang tingkat keparahannya cukup memprihatinkan. Paling tidak dalam penelitian tersebut ditemukan empat jenis penyakit
  • rigiditas pelayanan,
  • pungutan birokrasi,
  • formalitas aktivitas birokrasi, dan
  • sikap instruktif aparat. (Sugeng Bayu Wahyono (1997:11-12)
  1. Jajak pendapat Kompas 16-17 Maret 2005 menyimpulkan bahwa mentalitas birokrasi yang dilumuri KKN rupanya masih melekat dimata publik setiap kali berhadapan dengan aparatur pemerintah dan cara kerja mereka yang lambat dan berbelit-belit serta berbiaya tinggi. Anggapan negatif menemukan aktualisasinya pada keefektifan dan ketidakefienan mereka dalam melayani masyarakat. (Kompas g,2005:50)

Pengertian Birokrasi

Birokrasi berasal dari bahasa Prancis “bureau” yang berarti meja. Pengertian meja ini berkembang menjadi kekuasaan yang diwenangkan kepada meja kantor. Dalam kamus bahasa Indonesia, birokrasi mempunyai 3 (tiga) arti (1) pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai bayaran yang tidak dipilih oleh rakyat (2) cara pemerintahan yang dikuasai oleh pegawai negeri (3) cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lambat (WJS. Purwadaminta, 2007:164)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa birokrasi selalu identik dengan pegawai negeri yang kerjanya lamban, bertele-tele dan berliku-liku dalam memberikan layanan. Sementara itu birokrasi menurut Weber memiliki 6 pokok:

  1. Dalam organisasi ada pembagian tugas dan spesialisasi
  2. Hubungan dalam organisasi bersifat impersonal
  3. Dalam organisasi ada hiearki wewenang, dimana yang rendah patuh kepada perintah yang lebih tinggi.
  4. Administrasi selalu dilaksananakan dengan dokumen tertulis.
  5. Orientasi pengembangan pegawai adalah pengembangan karir yang berarti keahlian merupakan ktiteria utama yang diterima atau ditolaknya seseorang sebagai suatu organisasi dan berlaku pula untuk mempromosikannnya.
  6. Untuk mendapatkan efisiensi maksimal, setiap tindakan yang diambil harus selalu dikaitkan dengan besarnya sumbangan terhadap pencapaian tujuan organisasi,

Selanjutnya dari enam pokok tersebut diatas, Weber membagi birokrasi dalam 2         tipe;

  • Organisasi karismatik, organisasi yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang memiliki pengaruh pribadi yang sangat besar bagi anggotanya.
  • Organisasi tradisional, organisasi yang pemimpinnya diangkat berdasarkan warisan.

Dalam mengambil keputusan, Weber berpendapat bahwa keputusan yang diambil harus menghindari penggunaan emosi dan perasaan suka atau tidak suka. Birokrasi menurutnya adalah usaha untuk menghilangkan tradisi organisasi yang membuat keputusan secara emosional atau berdasarkan ikatan kekeluargaan yang dapat menyebabkan organisasi tidak efektif dan efisien serta tidak sehat.
Dilihat dari berbagai teori tentang birokrasi yang dikemukakan Weber, dapat diambil kesimpulan bahwa kelebihan birokrasi Weber antara lain :

  1. Cocok dengan budaya Indonesia yang paternalistik
  2. dapat menstabilkan kesatuan dan persatuan bangsa
  3. ketepatan, kejelasan, kontinuitas, keseragaman memudahkan kontrol dan kepatuhan pegawai.

Namun dibalik kelebihan tersebut diatas terdapat pula kelemahan dari birokrasi Weber

  1. Merangsang berpikir mengutamakan konformitas
  2. Merupakan rutinitas yang membosankan
  3. Ide-ide inovatif tidak sampai kepada pengambilan keputusan karena panjangnya jalur komunikasi
  4. Tidak memperhitungkan organisasi nonformal yang seringkali lebih berpengaruh kepada organisasi formal.
  5. Dijalankan secara berlebihan sehingga terjadi over bureaucratization
  6. kecendrungan menjadi parkinsonian, yaitu terlalu banyak aturan yang berbelit-belit (simpul-simpul birokrasi) yang diatur oleh orang-orang yang menjadikan simpul-simpul birokrasi untuk menyelewengkan wewenang
  7. kecendrungan menjadi orwelian, yaitu keinginan birokrasi mencampuri (turut melaksanakan) bukan mengendalikan urusan.

Menurut Husaini birokrasi berkembang secara berlebihan karena :

  • Lemahnya kontrol
  • Ambisi berlebihan untuk menambah pemasukan daerah
  • Adanya unjuk kekuasaan pejabat bahwa dirinya harus diangggap penting, sehingga segala sesuatunya harus melalui persetujuannya
  • Memang dikondisikan untuk membuka peluang pungutan liar, kolusi, dan korupsi.

Birokrasi Pendidikan

Sebelum masuk pada pengertian birokrasi pendidikan, alangkah baiknya diluas pengertian pendidikan. Pendidikan dalam arti luas adalah segala kegiatan pembelajaran yang berlangsung sepanjang zaman dalam segala situasi kegiatan kehidupan. Pendidikan berlangsung disegala jenis, bentuk dan tingkat lingkungan hidup yang kemudian mendorong pertumbuhan segala potensi yang ada dalam diri individu. Dengan kegiatan pembelajaran seperti itu, individu mampu mengubah dan mengembangkan diri menjadi semakin dewasa, cerdas dan matang. Jadi singkatnya, pendidikan merupakan system proses perubahan menuju pendewasaan, pencerdasan dan pematangan diri. Pada dasarnya pendidikan adalah wajib bagi siapa saja dan kapan saja dan dimana saja, karena menjadi dewasa, cerdas dan matang adalah hak asasi manusia pada umumnya.

Sedangkan dalam arti sempit, pendidikan adalah seluruh kegiatan belajar yang direncanakan, dengan materi terorganisasi, dilaksanakan secara terjadwal dalam system pengawasan dan diberikan evaluasi berdasar pada tujuan yang telah ditentukan. Kegiatan belajar seperti itu dilaksanakan didalam lembaga pendidikan sekolah. Tujuan utamanya adalah pengembangan potensi intelektual dalam bentuk penguasaan bidang ilmu khusus dan kecakapan merakit system tekhnologi.

Dari pendekatan dikotomis antara arti luas dan dan arti sempit, muncul pemikiran alternative. Secara alternative, pelaku pendidikan adalah keluarga, masyarakat, dan sekolah (dibawah otoritas pemerintah) dalam suatu sistem integral yang disebut tripartite pendidikan. Fungsi dan peran tripartit pendidikan adalah menjembatani pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan masyarakat luas. Tujuannya, agar aspirasi pendidikan yang tumbuh dari setiap keluarga dapat dikembangkan didalam kegiatan pendidikan sekolah, untuk kemudian dapat diimplementasikan didalam kehidupan masyarakat luas.

Sementara itu birokrasi pendidikan yang dimaksud disini adalah penggunaan praktik-praktik birokrasi dalam pendidikan. Banyak persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan dengan segera menjadi berlarut-larut karna rumitnya birokrasi contoh kasus tentang usulan perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana serta perlengkapan ¬pendidikan yang diajukan oleh sekolah kepada pemerintah bahkan diajuka¬n setiap tahun, namun tidak ada respon dan penyelesaian yang memadai dari birokrasi pemerintah daerah di provinsi dan kabupaten/kota maupun pemerintah pusat. Kondisi objektif ini menunjukkan bahwa sistem sentralistik kebijakan pendidikan, penentuan alokasi anggaran yang selama ini terjadi, meskipun sudah dilakukan kebijakan desentralisasi pemerintahan, bagi sekolah pola sentralistik dari sekolah ke pemerintah ¬daerah masih berjalan.

PP No. 38 tahun 1992 masih berlaku hingga kini, dan dalam PP ¬tersebut tidak dinyatakan bahwa Kantor Departemen Pendidikan maupun Dinas Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai institusi pendidikan yang diurus atas dasar profesionalisme kependidikan, kemudian persyaratan para pimpinan : pejabatnya juga bukan berlatar belakang tenaga kependidikan.

Hal yang sama dalam Pasal 1 Ayat 10 UUSPN No. 20 tahun 2003 mengatatakan bahwa satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis pendidikan. ¬Hal ini berarti Dinas Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah. Oleh karena itu persyaratan pejabat yang ada pada ¬lingkungan Dinas Pendidikan adalah persyaratan pengangkatan jabatan pada Pemerintah Daerah yaitu pengangkatan personal yang menduduki jabatan pada Dinas Pendidikan pada umumnya atas dasar golongan kepangkatan, pendidikan kedinasan eselon jabatan sebelumnya, dan DP3 terakhir bukan atas dasar profesionalitas pendidikan dalam arti berijazah pendidikan dan pengalamannya dalam bidang pengelolaan pendidikan. Pernyataan ini diperjelas oleh PP No. 38 tahun 1992 Pasal 4 Ayat 1 mengatakan hirarki yang diberlakukan untuk tenaga pendidik di masing-masing satuan pendidikan didasarkan atas dasar wewenang dan tanggung jawab dalam kegiatan belajar mengajar, Ayat 2 mengatakan hirarki yang diberlakukan untuk tenaga kependidikan yang bukan tenaga pendidik didasarkan pada pengaturan wewenang dan tanggung jawab dalam bidang pekerjaan masing-masing. Penempatan dan formasi bagi tenaga kependidikan pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tidak jelas atau kabur.

Sekolah dalam Birokrasi Pemerintah

Rendahnya biaya pendidikan yang disediakan negara pada negara berkembang menjadi alasan klasik rendahnya kemampuan pemerintah mendukung penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi kebutuhan sekolah yang sangat mempengaruhi kualitas pendidikan. Hal inilah yang membedakan kualitas pendidikan pada negara berkembang dengan negara maju (Fangerlind, I dan Saha, L. J., 1983).

Dunia pendidikan kita telah terpuruk. Pendidikan telah mendapat perhatian yang tinggi dari para birokrasi pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Tetapi perhatian itu hanya berbentuk sloganisme, secara faktual fasilitas dan sarana pendidikan memburuk, kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan rendah yaitu hanya mampu memenuhi kebutuhan dan pangan tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan anak¬-anaknya dan kesehatan keluarganya. Jika hanya mengandalkan gaji dari guru, fasilitas pembelajaran tidak memadai, penerapan strategi belajar mengajar di kelas tidak memadai (monoton), dan kualitas lulusan seadanya saja tidak mempunyai daya saing yang memadai.
Sebagai implikasinya bagi generasi muda potensial memandang jabatan guru dan tenaga kependidikan adalah lahan kering, tidak memberikan jaminan kesejahteraan. Oleh karena itu generasi yang merasa memiliki kemampuan dan kecerdasan yang memadai tidak memilih jabatan guru atau tenaga kependidikan sebagai pilihan. Hal ini menggambarkan kemerosotan kualitas sumber daya manusia pendidikan yang cukup memprihatinkan. Dewasa ini satuan pendidikan atau sekolah pada semua jenjang dan jenis dihadapkan pada persaingan mutu yang ketat dan manajemen sekolah yang kompleks, sehingga pemahaman yang akurat tentang tujuan serta metode oleh setiap kepala sekolah untuk mencapai tujuan amat vital.

Namun dilihat dari posisi kepala sekolah di hadapan birokrasi pemerintahan seperti birokrasi Dinas Pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota, birokrasi ini tidak banyak memberi dorongan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pendekatan yang dilakukan pendekatan birokrasi antara bawahan dan atasan. Berbagai hasil penelitian menunjukkan para birokrat pendidikan pada pemerintah daerah tersebut menempatkan diri sebagai atasan yang dipandang dapat mengambil kebijakan yang mengancam posisi kepala sekolah. Kepala sekolah dapat saja diusulkan oleh kepala dinas kepada bupati/walikota untuk diganti dalam waktu-waktu yang mengejutkan kepala sekolah. Kondisi demikian menjadikan kepala sekolah pada posisi yang gamang, tidak dapat melaksanakan tugas dengan optimal, tidak ada jaminan programnya menjadi perhatian memadai dinas pendidikan maupun pemerintah daerah di mana sekolah itu berada. Birokrasi tersebut cenderung memperlakukan kepala sekolah hanya sebagai unit kerja mereka, bukan dipandang sebagai pemimpin institusi profesional kependidikan yang memiliki otonomi atas dasar profesional tersebut. Perlakuan birokrasi yang demikian ini terhadap kepala sekolah tentu saja berkontribusi positif terhadap rendahnya mutu dan martabai pendidikan, bahkan menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas sumberdaya manusia Indonesia. Perilaku birokrat yang sangat mempersempit ruang profesional kepala sekolah dan para guru serta tenaga kependidikan lainnya yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pembelajaran. Meskipun demikian, tentu saja ada birokrat pendidikan dan kepala dinas pendidikan yang visioner dan memiliki komitmen yang kuat untuk memajukan pendidikan dan juga memperhatikan serta mempertahankan kepala sekolah yang menunjukkan kinerja yang berkualitas. Tetapi kita tidak dapat menunjukkan seberapa banyak birokrat pendidikan dan kepala dinas yang visioner.

Kesimpulan
1. Pada dasarnya, birokrasi ini hakikatnya adalah salah satu perangkat yang fungsinya untuk memudahkan pelayanan publik. Birokrasi pendidikan diharapkan dapat mempercepat peningkatan mutu pendidikan.

2. Namun, fakta yang berbicara adalah birokrasi selalu saja hanya sebatas propaganda yang bersifat “melayani”, memudahkan hubungan antarwarga dan hubungan warga dengan negara.Yang sungguh sangat ironis lagi, birokrasi telah menjadi alat kontrol negara serta menjadi mesin penyedot uang bagi negara dan sekelompok oknum di dalamnya, atau dengan kata lain birokrasi justru menjadi “raja zalim” yang harus selalu “diabdi dan dilayani”.

3. Birokrasi akan berjalan efektif, jika strukturnya ramping. Namun sebaliknya, jika strukturnya gemuk, maka pelayanannya akan semakin lambat, bertele-tele dan tidak profesional.

Tema pendidikan selalu menarik untuk dikaji kapanpun dan dimana saja berada. Salah satunya adalah mengenai struktur dan sistem birokrasi pendidikan di tanah air tercinta. Secara menyeluruh pendidikan di Indonesia ditangani oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) di bawah kendali Menteri Pendidikan Nasional. Tetapi, dalam prakteknya banyak juga penyelenggaraan pendidikan yang dikendalikan oleh Departemen atau intansi lain, seperti Departemen Agama (Depag) membawahi sekolah yang berlabel Madrasah dan Kampus Islam (PTAI), Departemen Keuangan membawahi STAN, Kepolisian, dan sebagainya.

Fakta di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan dalam dunia pendidikan akibat dari tidak bersatunya dalam pengelolahan sistem pendidikan ini. Banyak yang berpendapat sekolah yang di bawah asuhan Depag memiliki kualitas yang tidak lebih baik dibanding dengan sekolah yang ditangani oleh Depdiknas.

Dalam tulisan ini, penulis memfokuskan pembahasannya hanya pada pendidikan tinggi. Misalnya, ketika pihak IAIN/STAIN mengajukan permohonannya untuk berubah menjadi Univeritas Islam Negeri (UIN) terjadi perdebatan yang sangat alot antara Depdiknas dan Depag. Menurut perundangan yang berlaku, maka Universitas hanya ditangani oleh Depdiknas. Dengan demikian akan ada pengalihan anggaran dari Depag ke Depdiknas khususnya yang terkait dengan perubahan status dari IAIN/STAIN menjadi Universitas.

Tetapi, seperti yang kita saksikan saat ini, PTAIN yang telah berubah menjadi Universitas secara struktural tetap ditangani Depag, namun untuk program studi non-agama dalam pelaksanaannya di bawah pembinaan Depdiknas. Sehingga perjalanan UIN akan mengalami banyak hal yang dilematis, karena harus mengikuti sistem pendidikan yang berlaku di Depag maupun di Depdiknas. Program studi umum di UIN akan memiliki kualitas rendah dibanding dengan program studi yang di bawah kendali Depdiknas. Salah satu faktor penyebabnya adalah Depag tidak memiliki atau kekurangan tenaga yang ahli di bidang non-agama. Sementara kalau mengikuti aturan di Depdiknas itu hanya sebatas konsultasi (baca: pembinaan) saja sehingga kurang maksimal dan dalam pelaksanaannya cenderung hanya formalitas saja.

Terkait hal ini, penulis mencoba menelorkan wacana dalam dunia pendidikan, yakni memberikan dua pilihan untuk kembali melakukan perombakan sistem birokrasi pendidikan kita. Hal ini dimaksudkan agar sistem pendidikan kita benar-benar profesional dan lulusan yang dihasilkan juga profesional. Semestinya, kalau berpijak pada landasan fungsional Depdiknas di tanah air ini, tentunya memiliki tugas untuk mengurusi segala yang berhubungan dengan pendidikan, mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Baik itu yang berbentuk pendidikan formal maupun non formal. Kesemuanya itu seharusnya ditangani oleh pakar-pakar pendidikan yang tergabung dalam Depdiknas.

Dengan demikian, maka tidak akan ada Depertemen lain yang mengurusi pendidikan. Departemen Agama yang tugasnya menangani bidang pembinaan keagamaan maka ia tidak berhak untuk mengurusi pendidikan. Mengacu pada hal ini, maka keberadaan madrasah, IAIN, UIN atau lainnya seharusnya berada di bawah naungan Depdiknas. Begitu juga Departemen Keuangan yang menangani Sekolah Tinggi Akuntasi Negara (STAN), Akademi Kepolisian. Kalau memang sistem yang diterapkan demikian, maka struktur dalam tubuh Depdiknas menjadi gemuk. Tetapi agar professional, maka harus dibentuk sub-sub yang menangani bidang-bidang tertentu. Misalkan Sub pendidikan agama yang mengurusi IAIN/UIN, sub bidang ekonomi yang menangani jurusan-jurusan ekonomi, sub bidang Riset dan Teknologi membawahi jurusan Teknik, dan seterusnya.

Jika wacana ini diamini, maka peralihan sistem pendidikan dari depertemen di luar Depdiknas harus tetap dalam bingkai standarisasi pendidikan nasional. Artinya, Jika kita ingin menghasilkan mutu pendidikan yang standar, maka manajemen, kurikulum, dan kualifikasi pengajar pada depertemen non-Depdiknas pun harus ikut menyesuaikan dengan apa yang berlaku di Depdiknas. Yang lebih penting peralihan ini tidak hanya perubahan sistem birokrasi saja, tetapi harus dapat menyesuaikan sistem dan manajemen pendidikan yang sesuai dengan Undang-Sundang Sisdiknas yang berlaku. Di Depag misalnya, penyelenggaraan IAIN/UIN harus dipisahkan dari sudut pandang agama. IAIN/UIN harus dilihat sebagai persekolahan atau bagian dari pendidikan nasional. Karena itu, IAIN/UIN hendaknya dikelola secara profesional oleh Depdiknas seperti halnya perguruan tinggi umum.

Alternatif yang kedua adalah menghilangkan fungsi Depdiknas (bisa juga keberadaanya dibubarkan). Dalam prakteknya, pendidikan akan dikelola oleh masing-masing depertemen yang sesuai bidang ilmunya masing-masing. Misalnya, ada jurusan kedokteran, keperawatan, maka ia akan bertanggungjawab kepada Menteri Kesehatan bukan ke Mendiknas, ada jurusan manajemen dan ekonomi maka akan berada di bawah kendali Menteri Perekonomian, begitu seterusnya. Sistem pendidikan yang dijalankan dengan model kedua ini akan memiliki tingkat keprofesionalan yang tinggi karena didukung tenaga-tenaga yang memang benar-benar ahli di bidangnya tetapi berakibat lemah pada aspek manajemen.

Menyinggung masalah profesionalisme, maka sebenarnya pilihan pertama juga tidak lebih rendah dibanding pilihan kedua. Ketika urusan pendidikan semuanya ditanggung oleh Depdiknas, maka dalam pelaksanaannya, Depdiknas tidak harus berdiri sendiri, misalnya untuk menangani jurusan Teknik, Depdiknas dapat berkonsultasi dan melakukan koordinasi dengan Menteri Riset dan Teknologi, begitu juga lainnya. Sehingga kalau ini dapat berjalan efektif maka akan mengungguli pada opsi yang kedua. Kelemahan pada opsi kedua adalah orang-orangnya masih diragukan kemampuannya untuk mengelola sistem pendidikan.

Berpijak pada pemikiran di atas, masing-masing opsi memiliki kelebihan dan kekurangan. Hemat penulis, bahwa pendidikan akan dapat berjalan secara profesional dan menghasilkan lulusan yang berkualitas, apabila didukung oleh tenaga edukatif yang memiliki keahlian sesuai bidangnya dan didukung tenaga profesional yang memiliki kemampuan dalam manajemen sistem pendidikan, karena penyelenggaraan pendidikan di tanah air kita tidak dapat dilepaskan dari sistem administrasi-birokrasi. Sehingga ke depan, pendidikan Indonesia harus lebih baik dari sekarang. Sistem pendidikan Indonesia harus dikelola oleh dua tenaga, yaitu tenaga edukatif yang mumpuni dan tenaga profesional yang canggih. Sudah bukan waktunya lagi, kita rebutan proyek pendidikan , siapa sebenarnya yang paling berhak menjadi atasannya, sebaiknya pendidikan dikelola secara kolektif yang nantinya akan menghasilkan buah pendidikan yang juga dapat dirasakan secara kolektif. Dengan sistem pendidikan yang baik, maka masa depan Indonesia juga akan semakin maju.

Dengan demikian, maka harus ada satu departemen yang khusus menangani bidang pendidikan sejak tingkat dasar sampai jenjang perguruan tinggi. Dalam hal ini seharusnya hanya Depdiknas yang berhak mengurusi bidang pendidikan. Namun, sesuai dengan paparan di atas, agar dalam pelaksanaannya pendidikan lebih professional maka Depdiknas harus selalu saja melakukan konsultasi dan koordinasi dengan departemen atau intansi terkait yang sesuai dengan bidang keilmuan. Sekali lagi, yang perlu ditekankan adalah sistem birokrasi pendidikan di Negara kita sebaiknya harus melebur ke depdiknas saja, dengan harapan agar semuanya dapat terkontrol dengan baik secara profesional, tidak ada yang di anak-emaskan maupun anak-tirikan.

KEADAAN PENDUDUK INDONESIA DEWASA INI

Menurut perkiraan, penduduk Indonesia pada tahun 1973 sebanyak 125 juta orang. Sensus penduduk Indonesia pada bulan desember 1971, memberi gambaran bahwa penduduk Indonesia pada saat itu sebanyak 119.182. 542 jiwa.

Sehubungan dengan hal ini Dr. Suwarjono selaku Ketua BKKBN mengungkapkan adanya kemungkinan-kemungkinan penduduk indinesia pada tahun 2.000 sebagai berikut:

  • Jika program keluarga berencana berhasil sangat baik, penduduk Indonesia akan menjadi 185,6 juta.
  • Jika program keluarga berencana berhasil sedang, penduduk Indonesia akan menjadi 219,8 juta.
  • Jika program keluarga berencana berhasil kurang baik, penduduk Indonesia akan menjadi 282,6 juta.

Sementara itu, BiroStatistik, telah mengeluarkan angka-angka berdasarkan penelitian sebagai dokumen sensus smsle tahun 1971 yang diolah dengan computer, sebagai berikut  :

  1. 41,01 % dari 80,4 juta penduduk yang berumur 10 tahun ke atas pada tahun 1971 tidak pernah bersekolah.
  2. 32,97 % belum tamat sekolah dasar.
  3. 19,38 % tamat sekolah dasar
  4. 4,30 % tamat sekolah lanjutan pertama.
  5. 2,03 % tamat sekolah lanjutan atas.
  6. 0,31 % Akademik & Universitas

Perlu diketahui bahwa pada tahun 1966, para pemimpin Negara-negara anggota PBB termasuk Indonesia, menandatangani suatu pernyataan yang kemudian disampaikan kepada dekretaris jendral PBB, waktu itu U Thant pada tanggal 10 dsember tahun 1966, yang berbunyi sebagai berikut :

Pertumbuhan penduduk terlalu cepat, sangat merintangi perbandingan taraf hidup, kemajuan pendidikan, penigkatan kesehatan dan sanitasi, pemeliharaan kesehatan, peningkatan kenudayaan, kesempatan berkreasi dan untuk banyak Negara merintangi pemberian pangan yang cukup pada rakyat. Ringkasnya cita-cita umat manusia seluruh dunia memperoleh kehidupan yang lebih baik diganggu dan dibahayakan oleh pertumbuhan penduduk yang tidak terkendalikan itu. Kami para pemimpin negar-negar yang sangat memperihatinkan masalah-masalah kependudukan sependapat bahwa : “ Masalah kependudukan perlu menjadi unsure utama dalam rencan pembangunan jangka panjang bila Negara-negara itu ingin mencapai tujuan ekonomi sebagai cita-cita oleh rakyat.

Sebagian besar dari pada orang tua ingin memperoleh pengetahuan tentang cara-cara merencanakan keluarga, dan adalah menjadi hak tiap-tiap manusia untuk menentukan jumlah dan menjarangkan kelahiran anaknya.

Perdamaian yang sesungguhnya dan kekal, sangat bergantung pada cara kita menanggulangi pertumbuhan penduduk. Tujuan keluarga berencana adalah untuk memperkaya kehidupan umat manusia, bukan untuk mengekangnya, bahwa dengan keluarga berencana tiap-tiap orang akan memperoleh kesempatan yang .lebih baik untuk mencapaik kemuliaan hidup dan mengembangkan  bakat-bakatnya.

Sadar bahwa gerakan keluarga berencana adalah untuk kepentingan keluarga dan Negara, maka kami para penanda tangan sangat berharap berharap pemimpin-pemimpin seluruh dunia dan bersama-sama kami menanggulangi tantangan besar ini demi kesejahtraan dan kebahagiaan seluruh umat di dunia.

SEBUAH REFLEKSI PENDIDIKAN UNTUK MASA DEPAN

Kini, ketika kemerdekaan bangsa sudah lebih dari 59 tahun, persoalan pendidikan di Indonesia masih menghadapi banyak masalah dan bahkan mengalami keterpurukan. Banyak para ahli pendidikan mengemukakan bahwa keterpurukan bangsa Indonesia hari ini adalah akibat langsung maupun tidak langsung dari kesalahan kebijakan pemerintah Orde Baru(1966-1998) yang tidak peduli pada pendidikan, misalnya untuk sektor pendidikan hanya dianggarkan 7 % saja dari APBN ( Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), padahal Malaysia dan Thailand pada waktu itu sudah menganggarkan lebih dari 20 % untuk pendidikan dari APBN nya. Persoalan anggaran ini meski tidak menjadi satu-satunya faktor tetapi keberadaanya memiliki dampak yang sangat besar bagi kemajuan bangsa.

Setelah runtuhnya rezim Orde Baru, dan kini Indonesia berada pada masa demokrasi yang mulai maju, berbagai masalah masih terus menghantui dunia pendidikan di Indonesia. Seperti yang dilaporkan Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang berkantor pusat di Hongkong, mengumumkan hasil surveinya tentang penilaian mengenai kualitas pendidikan di kawasan Asia yang menempatkan Indonesia sebagai negara yang pendidikanya terburuk di kawasan Asia dan bahkan satu tingkat di bawah Vietnam. Selain itu kualitas sumber daya manusia Indonesia juga rendah sebagaimana dijabarkan dalam Human Development Index (HDI) pada tahun 2004 lalu. Pada saat ini Indonesia menduduki peringkat 110 dari 173 negara, terburuk di Asia Tenggara. Variable yang digunakan dalam penghitungan HDI mencakup tiga bidang strategis pembangunan yaitu: pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Lalu, bagaimana kita mensikapi fenomena keterpurukan bangsa kita di atas? Sulit memang untuk merubah masalah bangsa yang jumlah penduduknya lebih dari 210 juta jiwa. Padahal kedepan bangsa kita akan menghadapi tantangan yang cukup berat, menyangkut kehidupan bangsa Indonesia secara nasional dan dalam kehidupan global diantara bangsa-bangsa di dunia.

Kunci utama bagi suksesnya pendidikan untuk masa depan bangsa adalah sejauh mana kita tetap optimis menatap masa depan, tanpa harus kehilangan rasionalitas kita untuk selalu mengoreksi diri dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Secercah optimisme kini sudah mulai nampak, misalnya bisa dilihat dari jumlah anggaran pendidikan yang akan dinaikan menjadi 20 % dari APBN. Tidak tangggung-tanggung kenaikan anggaraan pendidikan ini tertuang dalam amandemen UUD 1945. Meski hingga saat ini realisasinya masih belum nampak, tetapi optimisme akan terwujudnya amanah UUD 1945 itu harus terus dijaga. Apalagi kini bangsa kita menjadi bangsa yang Demokratis di mata dunia Internasional (setelah pemilu 2004 menjadi negera demokrasi terbesar setelah Amerika dan India), dan ini menjadi modal penting bagi identitas kemajuan sebuah bangsa.

Optimisme saja memang tidak cukup kalau tidak diikuti dengan langkah-langkah konkrit. Lalu, langkah konkrit apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita untuk masa depan ? Tentu jawabanya amat sangat banyak, tetapi penulis coba menjawabnya secara sederhana saja. Beberapa jawaban sederhana dibawah ini bisa juga sebagai refleksi untuk sama- sama kita renungkan.

Pertama, pendidikan itu tanggungjawab semua warga negara, bukan hanya tanggungjawab sekolah. Konsekuensinya semua warga negara memiliki kewajiban moral untuk menyelamatkan pendidikan. Sehingga diandaikan ada warga negara yang tidak bisa sekolah hanya karena tidak punya uang, maka warga negara yang kaya atau tergolong sejahtera memiliki kewajiban moral untuk menjadi orang tua asuh bagi kelangsungan sekolah anak yang tidak beruntung itu. ( ingat ! akibat krisis yang berkepanjangan, jumlah anak putus sekolah pada tahun ini mencapai puluhan juta anak di seluruh Indonesia).

Kedua, penulis meyakini paradigma yang mengatakan bahwa “pendidikan itu dimulai dari keluarga”. Paradigma ini penting untuk dimiliki oleh seluruh orang tua untuk membentuk karakter manusia masa depan bangsa ini. Keluarga adalah lingkungan yang paling pertama dan utama dirasakan oleh seorang anak, bahkan sejak masih dalam kandungan. Karena itu pendidikan di keluarga yang mencerahkan dan mampu membentuk karakter anak yang soleh dan kreatif adalah modal penting bagi kesuksesan anak di masa-masa selanjutnya.

Ketiga, kurikulum pendidikan, metodologi pengajaran, sitem evaluasi dan kesejahteraan guru, juga adalah hal penting yang harus terus di perbaiki. Masalah kurikulum misalnya bisa dicermati dari padatnya kurikulum atau terlalu banyaknya pelajaran juga menjadi persoalan tersendiri yang seringkali menghambat kreatifitas guru mapun siswa. Penulis sebetulnya lebih setuju jika sekolah menerapkan sitem SKS ( Sistem Kredit Semester), dimana siswa diberikan kebebasan memilih mata pelajaran wajib dan pilihan dan ada ketentuan batas minimal jumlah kredit yang harus diselesaikan sehingga dinyatakan lulus suatu jenjang pendidikan tertentu.(khususnya untuk tingkat SMP dan SMA). Apalagi jika sistem SKS ini dipadukan dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), mungkin akan lebih membuat siswa menikmati belajar. Masalah metodologi pengajaran juga perlu terus dikembangkan ( ini kewajiban guru). Sementara masalah sistem evaluasi juga perlu terus diperbaiki, seperti misalnya masalah Ujian Nasional yang hingga kini masih dipermasalahkan. Dan masalah kesejahteraan guru, ini juga perlu di cermati. Sebab, bagaimana mungkin guru akan asyik mengajar sementara urusan kesejahteraannya bermasalah. Atau bagaimana mungkin guru mengajar tidak gagap tehnologi dan informasi, sementara ia tidak punya uang untuk beli majalah, jurnal, buku-buku baru, apalagi beli komputer yang bisa akses dengan mudah ke internet!?. Karena itu kesejahteraan guru juga harus diperhatikan.

Keempat, untuk meningkatkan kualitas pendidikan demi masa depan diperlukan juga ketegasan untuk menegakkan aturan-aturan maen pendidikan yang konsisten dan konsekuen. Sekolah seringkali tidak menghargai siswa yang belajar sungguh-sungguh, buktinya ada banyak siswa yang enggak belajar, malas-malasan, nilainya selalu merah, tapi naik kelas juga?! Pokoknya 100% selalu naik kelas. Ini kan sama artinya tidak menghargai anak yang sungguh-sungguh belajar. Sebab yang santai-santai saja pasti naik kelas. Dan juga sekaligus tidak mendidik anak untuk belajar menghadapi resiko. Karena itu jangan heran jika mental manusia Indonesia cenderung enggak berani mengambil resiko, karena di sekolah tidak diajarkan untuk menghadapi resiko.?

Kelima, pendidikan itu tidak hanya untuk mencerdaskan anak dalam satu kategori kecerdasan, misalnya hanya kecerdasan intelektual (IQ) tetapi juga untuk mengembangkan kecerdasan-kecerdasan lainya. Seperti kecerdasan spiritual (SQ), kecerdasan rasa (EQ), dan kecerdasan ketahanmalangan (AQ), dan sebagainya. Atau para ahli psikologi menyebutnya sebagai Multiple Intelligence. Sebab, salah satu penyebab bangsa kita berlarut-larut dalam krisis juga karena bangsa kita miskin SQ atau tepatnya miskin ahlak. Karena itu hal-hal yang sifatnya spiritual juga menjadi sesuatu yang penting untuk terus di jaga dan dikembangkan melalui pendidikan. Termasuk juga membentuk semangat team work, pluralism, dan optimistik perlu dikembangkan di sekolah, misalnya bisa melalui kegiatan ekstrakurikuler, OSIS, dan kegiatan keagamaan. Itulah sebabnya Ki Hajar Dewantara sejak awal mendirikan sekolah Taman Siswa juga mengedepankan pendidikan yang memekarkan rasa.

Keenam, mulailah merubah dari diri sendiri. Sebab untuk kemajuan masa depan bangsa harus bisa dimulai dari diri sendiri. Tentu saja dengan terus meningkatkan kualitas diri. Bukankah kemajuan sebuah bangsa tidak bisa terwujud dengan perilaku santai dan bermalas-malasan !!!?.

INOVASI PENDIDIKAN

Pembaharuan (inovasi) diperlukan bukan saja dalam bidang teknologi, tetap ijuga di segala bidang termasuk bidang pendidikan.pembaruan pendidikan diterapkan didalam berbagai jenjang pendidikan juga dalam setiap komponen system pendidikan.

Sebagai pendidik,kita harus mengetahui dan dapat menerapkan inovasi-inovasi agar dapat mengembangkan proses pembelajaran yang kondusif sehingga dapat diperoleh hasil yang maksimal.

Pengertian Inovasi

Segala sesuatu yang diciptakan olehmanusia dan dirasakan sebagai hal yang baru oleh seseorang atau masyarakat sehingga bermanfaat bagi kehidupannya dikenal dengan istilah “inovasi”. Dalam kamus Bahasa Inggris E. Echols,inovasi (innovation) sebagai pembaruan atau perubahan secara baru. Berikut beberapa pengertian inovasi menurut beberapa pakar:

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa inovasi merupakan suatu ide, hal-hal yang praktis, metode, cara, barang-barang, yang dapat diamati atau dirasakan sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang (masyarakat). Jadi inovasi/pembaruan penemuan diadakan untukmemecahkan masalah guna mencapai tujuan. Contoh paling gampang “alat berhitung”: kerikil→swimpoa→kalkulator.

Dari contoh diatas, tampak bahwa inovasi memiliki beberapa cirri. Adapun ciri-ciri suatu inovasi yang dikemukakan oleh rogers adalah sebagai berikut:

  • Keuntungan relatif, yaitu
  • sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Tingkat keuntungan atau kemanfatan suatu inovasi dapat diukur berdasarkan nilai ekonominya atau dari faktor sosial, kesenangan, kepuasan, atau karena mempunyai komponen yang sangat penting. Makin menguntungkan bagi penerima makin cepat tersebarnya inovasi. Misalnya, pengunaan kompor gas yang lebih hemat.
  • Kompatibel, yaitu tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman lalu dan kebutuhan dari penerima. Inovasi yang tidaksesuai dengan nilai atau norma yang diyakini oleh penerima tidak akan diterima secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Misalnya penyebarluasan penggunaan alat kontrasepsi di masyarakat yang keyakinan agamanya melarang penggunaan alat tersebut maka tentu saja penyebaran inovasi akan terhambat.
  • Kompleksitas, yaitu tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerimanya. Misalnya, penyuluh kesehatan memberitahu masyarakat pedesaan untukmemiasakan memasak air yang akan diminuí. Sedangkan masyarakat tidak mengetahui tentang teori penyebaran penyakit melalui kuman yang terdapat pada air minum,tentu saja ajakan atau imbatan tersebut sukar untuk diterima, sebelum penyuluh kesehatan tersebut memberikanpengarahan tentang penyebaran penyakit.
  • Triabilitas, yaitu dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Misalnya, penyebaranluasan penggunaan bibit unggul padi gogo akan cepat diterima oleh masyarakat jira masyarakat daapt mencoba dulu untuk menanam dan dapat melihat hasilnya.
  • Dapat diambli (observabilitas), yaitu mudah tidaknya diamati suatu hasil inovasi. Misalnya, mengajak para petani yang tidak dapat membaca da menulis untuk relajar mambaca dan menulis tidakakan segera diikuti oleh para petani karena para petani tidak cepat melihat hasilnya secara nyata.

Bagaimana hubungan antara inovasi, modernisasi, dan teknologi?

Inovasi berawal dari keinginan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan dapt diterima oleh masyarakat. pencipta inovasi harus memiliki persepsi terhadap kebutuhan masyarakat yang cocok dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, dimana ia hidup.

Istilah modern mempunyai berbagai macam arti. Pada umumnya kata modern untuk menunjukkan kearah yang lebih baik, lebih maju dalam arti lebih menyenangkan dan lebih meningkatkan kesejahteraan hidup. Ada banyak pendapat dari para pakar tentang pengertian modernisasi akan tetapi dapat kita simpulkan bahwa modernisasi adalah perubahan sosial dari masyarakat tradisional (belum modern) ke masyarakat yang lebih maju.

Inovasi dan modernisasi keduanya merupakan perubahan sosial,perbedaannya pada penekanan ciri dari perubahan itu. Inovasi menekankan pada ciri adanya sesuatu yang diamati sebagai sesuatu yang baru bagi individu atau masyarakat, sedangkam modernisasi menekankan pada adanya proses perubahan dari tradisional ke modern atau dari yang belum maju ke arah yang lebih maju. Jadi dapat disimpulkan bahwa diterimanya suatu inovasi sebagai tanda adanya modernisasi.

Contoh,untuk mambentuk keluarga kecil bahagia dan sejahtera perludilaksanakan program Keluarga Berencana (KB). Program tersebut merupakan hal baru bagimasyarakat maka programKB adalah suatu inovasi masyarakat yang sudah mau menerima ide program KB dan melaksanakannya berarti telah memenuji ciri masyarakt modern yaitu siap menghadapai perubahan dan meninggalkan pola pikir tradisional ”banyak anak banyak rejeki”.

Adanya inovasi dan modernisasi tidak terlepas dari adanya tekhnologi. Tekhnologi sering kali diartikan sebagai perlatan yang serba elektronik, seperti mesin,komputer. namun sebenarnya teknologi juga merupakan aplikasi ilmu pengetahuan yang sistematis (Salisbury, 1996, page 7).

Berikut kita simak beberapa pendapat para ahli tentang teknologi

  1. Simon yang dikutio oleh Salisbury mengemukakan, teknologi sebagai disiplin rasional yang dirancang untukmeyakinkan manusia akan keahliannya menghadapi alam fisik atau lingkungan melalui penerapan hukum atau aturan ilmiah yang telah ditentukan (Salisbury,1996, page7).
  2. Finn: selain diartikan sebagaimesin, teknologi bisa mencakup proses,sistem manajemen dan mekanisme pantauan; baik manusia itu sendiri atau bukan,… secara luas, cara pandang terhadap masalah berikut lingkupnya, tingkat kesukaran, studi kelayakan serta cara mengatasi masalah secara teknis dan ekonomis (Finn, 1998).
  3. Seattler mengutip asal katanya – techne (bahasa Yunani), sedang makna seni, kerajinan tangan atau keahlian. Kemudian, Seattler menerangkanbahwa teknologi bagi bangsa Yunani kuno diakui sebagai suatu kegiatan khusus, dan sebagai suatu pengetahuan (Salisburry, 1996, page 7).

Dari pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa teknologi:

  1. dapat diterjemahkan sebagai teknik atau cara pelaksanaan suatu kegiatan atau sebagai suatu proses;
  2. mengacu pada penggunaan mesin dan perangkat keras;
  3. terkait dengan sifat rasional dan ilmiah;
  4. menunjuk suatu keahlian, baik itu seni atau kerajinan tangan dan merupakanaplikasi dan ilmu pengetahuan.

Adanya keinginan untuk menciptakan sesuatu disebut inovasi. Mewujudkan keinginan dengan menerapkan ilmu pengetahuan sehingga tercipta sebuah alat yang lebih canggih misalkan dinamakan teknologi. Masyarakat yang menerima dan menggunakan teknologi mengalami modernisasi. Dengan demikian,inovasi, teknologi, dan modernisasi tidak dapat dipisahkan satu sama lain bila telah melekat kepada sesuatu yang baru,dan sesuatu itu kemudian dimanfaatkan dan diterapkan pemakai.

Pengertian inovasi pendidikan

Inovasi pendidikan merupakan upaya dasar dalam memperbaiki aspek-aspek pendidikan dalam praktiknya. untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat pendapat beberapa pakar mengenai inovasi pendidikan berikut ini.

1.  Hamijoyo mengemukakan inovasi pendidikan adalah suatu perubahan yang baru dan kualitatif berbeda dari hal yang ada sebelumnya serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan.

2.  Ibrahim mendefinisikan inovasi pendidikan adalah inovasi (pembaruan) dalam bidang pendidikan atau inovasi yang dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan, inovasi pendidikan merupakan suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal baru bagi seseorang atau kelompok orang (masyarakat) baik berupa hasil inversi atau diskoversi yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah-masalah pendidikan.

Dari kedua pendapat pakar di atas mengenai inovasi pendidikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa inovasi pendidikan adalah ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang (masyarakat) yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan atau memecahkan masalah-masalah pendidikan.

Inovasi pendidikan menurut Tilaar harus didukung oleh kesadaran masyarakat untuk berubah. Apabila suatu masyarakat belum menghendaki suatu sistem pendidikanyang diinginkan maka tidak akan mungkin suatu perubahan atau inovasi pendidikan terjadi.

Inovasi pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari empat aspek, yaitu tujuan pendidikan, struktur pendidikan dan pengajaran, metode kurikulum dan pengajaran serta perubahan terhadap aspek-aspek pendidikan dan proses (Cece Wijaya, 1998, p.28). Inovasi dalam aspek tujuan pendidikan dimulai padatahun 1970 dan kini dikenal sebagai Tujuan Intruksional Khusus (TIK).inovasi ini berlangsung lambat karena umumnya guru belum dapat membiasakan diri menjabarkan TIK. Inovasi pada aspek struktur pendidikan melibatkan cara penyusunan sekolah dan kelompok serta ruangan kelas agar menjadi lebih bergengsi.

Aspek ketiga adalah inovasi pendidikan meliputi pembaruan dalam materi dan isi kurikulum dam pengajaran. Inovasi materi atau isi kurikulum, yaitu meliputi inovasi pendidikan yang disajikan. Contohnya, bagaimana meningkatkan mutu proses belajar dan mengajar dan bagaimana menerapkan muatan lokal dari kurikulum nasional.

aspek keempat dalam inovasi pendidikan adalah perubahan terhadap aspek-aspek pendidikan dan proses yang meliputi penggunaan multimode dan multimedia dalam kegiatan belajar. Penggunaan kombinasi metode atau media dilakukan oleh guru pada saat proses berlangsung, dan diharapkan dapat memberikan hasil yang efektif. Perubahan dalam proses ini juga meliputi pendekatan inkuriri artinya, penyelidikan yang dilakukan oleh siswa apabila siswa masih memiliki pertanyaan dalam belajarnya. Pendekatan CBSA yaitu siswa yang lebih banyak melakukan kegiatan belajar, namun masih dalam bimbingan guru. Dibandingkan dengan cara belajar sebelumnya, di mana guru lebih dominan dalam proses pembelajaran dan sumber informasi hanya datang dari guru (verbalisme).

Selain yang diuraikan di atas, upaya pembaruan dalam bidang pendidikan, yaitu dengan adanya Teknologi Pendidikan. Teknologi pendidikan merupakan pengembangan, penerapan, dan evaluasi atan sistem, teknik serta alat bantu untuk meningkatkan proses belajar manusia (Ellington,1984, p.20).

Perkembangan suatu inovasi didorong oleh motivasi untuk melakukan inovasi pendidikan itu sendiri. Motivasi itu bersumber pada dua hal, yaitu kemauan sekolah atau lembaga utuk mengadakan respons terhadap tantangan perubahan masyarakt dan adanya usaha untuk mneggunakan sekolah dalam memecahkan masalah yang dihadapi.

Perkembangan inovasi dalampendidikan di Indonesia di antaranya adalah berikut ini:

  • Pemerataan kesempatan belajar, untuk menaggukangi jumlah usia sekolah yang cukup banyak di Indonesia. Pemerintah menciptakan sistem pendidikan yang dapat menampung sebanyak mungkin anak usia sekolah, salah satunya adalah didirikannya SD Pamong, SMP Terbuka, Universitas Terbuka.
  • Kualitas pendidikan untuk menaggulangi kurangnya jumlah guru, dengan diiringi merosotnya mutu pendidikan pemerintah dalam hal ini meningkatkan mutu pendidikan, misalnya penataran guru melalui radio, modul.
  • Penggunaan multi media dalam pembelajaran. Pendidikan harus diusahakan agar memperoleh hasil yang baik dengan dana dan waktu yang sedikit. Ini berari harus dicari sistem pendidikan dan pengajaran yang efektif dan efisien. Di antaranya dengan memanfaatkan lembar kerja siswa dan media KIT IPA.

Sasaran Program Pembaruan (Inovasi) dalam Bidang Pendidikan

Sasaran yang dimaksud di sini adalah komponen-komponen apa saja dalam bidang pendidikan yang dapat menciptakan inovasi. Pendidkan adalah suatu sistem maka inovasi pendidikan mencakup hal-hal yang berhubungan dengan komponen sistem pendidikan, baik sistem dalam arti sekolah, perguruan tinggi atau lembaga pendidikan yang lain, maupun sistem dalam arti yang luas, misalnya sistem pendidikan nasional.

Berikut ini contoh-contoh inovasi pendidikan dalam setiap komponen pendidikan atau komponen sistem sosial dengan pola yang dikemukakan oleh B. Milles, seperti yang dikutip oleh Ibrahim (1988).

Pembinaan Personalia

Pendidikan yang merupakan bagian dari sistem sosial menempatkan personal (orang) sebagai bagian/komponen dari sistem. Adapun inovasi yang sesuai dengan pembinaan personal, yaitu peningkatan mutu guru, sistem kenaikanpangkat, peningkatan disiplin siswa melalui tata tertib dan sebagainya.

Banyaknya Personal dan Wilayah Kerja

Inovasi pendidikan yang relevan dengan aspek ini, misalnya rasio guru dan siswa dalam satu sekolah.

Fasilitas Fisik

Sistem pendidikan untuk mendayagunakan sarana dan prasarana dalam mencapai tujuan. Inovasi yang sesuai dengan komponen ini, misalnya pengaturan tempat duduk siswa,pengaturan papan tulis, pengaturan peralatan laboratorium bahasa, penggunaan kamera video.

Penggunaan Waktu

Dalam sistem pendidikan tentu memiliki perencanaan pengunaan waktu. Inovasi yang sesuai dengan aspek ini, misalnya pengaturan waktu belajar (pagi atau siang), pengaturan jadwal pelajaran.

Perumusan Tujuan

Sistem pendidikan tentu memiliki rumusan tujuan yang jelas. Inovas iyang sesuai dengan aspek ini, misalnya perubahan rumusan tujuan pendidikan nasional, perubahan rumusan tujuan kurikuler, perubahan rumusan tujuan institusional, perubahan rumusan tujuan instruksional.

Prosedur

Dalam sistem pendidikan tentu saja memiliki prosedur untuk mencapai tujuan. Adapun inovasi pendidikan yang relevan dengan komponen ini adalah penggunaan kurikulum baru, cara membuat rencana pengajaran, pengajaran secara kelompok dan sebagainya.

Peran yang Diperlukan

Dalam sistem pendidikan perlu adanya kejelasan peran yang diperlukan guna menunjang pencapaian tujuan. Inovasi pendidikan yang relevan dengan komponen ini, misalnya peran guru sebagai pemakai media, peran guru sebagai pengelola kegiatan kelompok, guru sebagai team teaching.

Wawasan dan Perasaan

Dalam interaksi sosial termasuk sistem pendidikan biasanya berkembang suatu wawasan dan perasaan tertentu yang menunjang kelancaran pencapaian tujuan. Inovasi pendidikan yang relevan dengan komponen ini misalnya wawasan pendidikanseumur hidup, pendekatan keterampilan proses, perasaan cinta akan pekerjaan, kesedian berkorban, kesabaran.

Bentuk Hubungan Antarbagian (Mekanisme Kerja)

Dalam sistem pendidikan perlu adanya kejelasan hubungan anatarbagian dalam pelaksanaan kegiatan. Inovasi yang relevan dengan komponen ini, antara lain perubahan pembagian tugas antarguru, perubahan hubungan kerja antarkelas.

Hubungan dengan Sistem yang lain

Pendidikan sebagai sebuah sistem dalam pelaksanaan kegiatannya akan berhubungan atau bekerja sama dengan sistem yang lain. Inovasi yang relevan dengan komponen ini, misalnya dalam pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah bekerja sama dengan Puskesmas, dalam pelaksanaan Bakti Sosial bekerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat, dan sebagainya.

Strategi

Strategi ialah tahap-tahap kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan inovasi pendidikan. Pola strategi yang biasanya digunakan, yaitu berikutini.:

1.  Desain

Suatu inovasi ditemukan berdasarkan hasil observsi atau hasil penelitian. Dari hasil penelitian itu maka dibuat desain suatu inovasi dengan perencanaan penyebarannya.

2.  Kesadaran dan perhatian

Berhasil atau tidaknya suatu inovasi sengat ditentukan oleh adanya kesadaran danperhatian penerima/sasaran inovasi baik individu maupun kelompok akan perlunya inovasi tersebut. Berdasarkan kesadran itu maka mereka akan mencari informasi tentang inovasi.

3.  Evaluasi

Para penerima/sasaran inovasi mengadakan penilaian tentang kemungkinan akan dapat terlaksananya inovasi tersebut, tentang kemampuan untuk mencapai tujuan, tentangpembiayaan dan sebagainya.

4.  Percobaan

Para penerima/sasaran inovasi mencoba menerapkan inovasi untuk membuktikan apakah memang benar inovasi dapat diterapkan, seperti yang diharapkan. Jika ternyata berhasil maka inovasi akan diterima.

Beberapa contoh perkembangan inovasi di bidang pendidikan adalah sebgai berikut.

Perkembangan inovasi pendidikan pada tingkat pendidikan dasar khususnya sekolah dasar sudah banyak dilakukan oleh para guru. Misalnya, pelaksanaan kegiatan pembelajaran melalui pembelajaran terpadu; penulisan tujuan pembelajaran dengan perumusan yang benar yaitu mengandung unsur Audience, Behavior, Condition, dan Degree, pendekatan pembelajaran melalui cara belajar siswa aktif dan lain-lain, seperti contoh berikut ini.

Universitas Terbuka menyelenggarakan Program Penyetaraan DII Guru SD yang bertujuan untuk meningkatkan kualifikasi guru kelas dan guru penjaskes. untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan melalui program pendidikan jarak jauh dengan bahan belajar utama yaitu bahan cetak (modul) ditunjang dengan program kaset audio, radio, dan televisi. Mahasiswa dapat belajar tanpa meninggalkan tugas, dan mahasiswa dapat berinteraksi dengan pengajar melelui media interaktif.

Di dalam metode belajar terdapat inovasi yang dikenal dengan Accelerated Learning, yaitu belajar dengan menggunakan relaksasi dan perasaan atau emosi yang positif (mengaktifkan kekuatan pikiran bawah sadar untuk mencapai tujuan). Metode ini akan menyempurnakan cara belajar siswa aktif yang telah dikenal selama ini.

Inovasi dalam bidang pendidikan yang juga berhubungan dengan masalah reinkarnasi adalah penggunaan alat hitung sempoa bagi siswa usia 7 – 12 tahun di bidang Aritmatika dan telah mengenal bilangan 1-100. Alat ini digunakan untuk membantu keterampilan kognitif siswa dalam menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selain itu, dengan adanya jasa telekomunikasi (Warnet), guru-guru dapat mengakses materi-materi pelajaran aktual melalui internet.  Salah satu contoh penggunaan internet dalam bidang pendidikan adalah WEB-CT. WEB-CT adalah software untuk pembelajaran melalui internet yang dikembangkan oleh WEB-CT.com di Kanada. Dengan mengunakan WEB-CT ini siswa cukup duduk di depan komputer, dan siswa dapat langsung mengikuti perkuliahan atau pelajaran dari guru.Siswa juga dapat bertanya atau berdiskusi dengan guru atau dengan temannya. Selain WEB-CT masih banyak website lain yang menawarkan pembelajran melalui internet, seperti safeKids.com, Letsfindout.com.

Demikian uraian dan contoh tentang sasaran inovasi dalam bidang pendidikan. Dari uraian dan contoh-contoh dai atas, anda pun dapat menciptakan inovasi-inovasi baru dalam bidang pendidikan sehingga mutu pendidikan baik secara lokal maupun secara nasional bertambah. Dan jangan lupakan pula faktor-faktor mempengaruhi pembaruan pendidikan sebagai penunjang susksesnya inovasi yang anda terapkan ataupun ciptakan.

KEPEMIMPINAN

Definisi Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah terjemahan dari bahasa Inggris leadership yang berasal dari kata leader. Kata leader muncul pada tahun 1300-an, sedangkan kata leadership muncul belakangan sekitar tahun 1700-an. Literatur tentang kepemimpinan jumlahnya sangat banyak, dan definisi kepemimpinan bervariasi sebanyak orang yang mencoba mendefinisikan konsep kepemimpinan itu sendiri.

James M. Black pada Manajemem: a Guide to Executive Command dalam Sadili Samsudin (2006:287) yang dimaksud dengan “Kepemimpinan adalah kemampuan meyakinkan dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama di bawah kepemimpinannya sebagai suatu tim untuk mencapai suatu tujuan tertentu”.

Sementara R. Soekarto Indrafachrudi (2006:2) mengartikan “Kepemimpinan adalah suatu kegiatan dalam membimbing suatu kelompok sedemikian rupa sehingga tercapailah tujuan itu”.

Kemudian menurut Maman Ukas (2004:268) “Kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi orang lain, agar ia mau berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian suatu maksud dan tujuan”.

Sedangkan George R. Terry dalam Miftah Thoha (2003:5) mengartikan bahwa “Kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi”.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mempangaruhi orang lain untuk mau bekerja sama agar mau melakukan tindakan dan perbuatan dalam mencapai tujuan bersama.

Tipe-Tipe Kepemimpinan

Dalam upaya menggerakkan dan memotivasi orang lain agar melakukan tindakan-tindakan yang terarah pada pencapaian tujuan, seorang pemimpin melakukan dalam beberapa cara. Cara yang ia lakukan merupakan pencerminan sikap serta gambaran tentang tipe (bentuk) kepemimpinan yang dijalankannya.

Adapun kepemimpinan dapat diklasifikasikan menjadi empat tipe yaitu otoriter, laissez-faire, demokrasi, pseudo demokratis.

Tipe Otoriter

Disebut juga tipe kepemimpinan authoritarian. Dalam kepemimpinan ini, pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota – anggota kelompoknya. Baginya memimpin adalah menggerakkan dan memaksa kelompok. Batasan kekuasaan dari pemimpin otoriter hanya dibatasi oleh undang – undang. Bawahan hanya bersifat sebagai pembantu, kewajiban bawahan hanyalah mengikuti dan menjalankan perintah dan tidak boleh membantah atau mengajukan saran. Mereka harus patuh dan setia kepada pemimpin secara mutlak.

Pemimpin yang otoriter tidak menghendaki rapat atau musyawarah. Setiap perbedaan diantara anggota kelompoknya diartikan sebagai kelicikan, pembangkangan, atau pelanggaran disiplin terhadap perintah atau instruksi yang telah diberikan. Inisiatif dan daya pikir anggota sangat dibatasi, sehingga tidak diberikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Pengawasan bagi pemimpin yang otoriter hanyalah berarti mengontrol, apakah segala perintah yang telah diberikan ditaati atau dijalankan dengan baik oleh anggotanya. Mereka melaksanakan inspeksi, mencari kesalahan dan meneliti orang – orang yang dianggap tidak taat kepada pemimpin, kemudian orang – orang tersebut diancam dengan hukuman, dipecat, dsb. Sebaliknya, orang – orang yang berlaku taat dan menyenangkan pribadinya, dijadikan anak emas dan bahkan diberi penghargaan. Kekuasaan berlebih ini dapat menimbulkan sikap menyerah tanpa kritik dan kecenderungan untuk mengabaikan perintah dan tugas jika tidak ada pengawasan langsung. Selain itu, dominasi yang berlebihan mudah menghidupkan oposisi atau menimbulkan sifat apatis.

Tipe Laissez-Faire

Dalam tipe kepemimpinan ini sebenarnya pemimpin tidak memberikan kepemimpinannya, dia membiarkan bawahannya berbuat sekehendaknya. Pemimpin sama sekali tidak memberikan kontrol dan koreksi terhadap pekerjaan bawahannya. Pembagian tugas dan kerja sama diserahkan sepenuhnya kepada bawahannya tanpa petunjuk atau saran – saran dari pemimpin. Dengan demikian mudah terjadi kekacauan – kekacauan dan bentrokan – bentrokan. Tingkat keberhasilan anggota dan kelompok semata – mata disebabkan karena kesadaran dan dedikasi beberapa anggota kelompok, dan bukan karena pengaruh dari pemimpin. Struktur organisasinya tidak jelas atau kabur, segala kegiatan dilakukan tanpa rencana dan tanpa pengawasan dari pimpinan.

Tipe Demokratis

Pemimpin ikut berbaur di tengah anggota – anggota kelompoknya. Hubungan pemimpin dengan anggota bukan sebagai majikan dengan bawahan, tetapi lebih seperti kakak dengan saudara – saudaranya. Dalam tindakan dan usaha – usahanya ia selalu berpangkal kepada kepentingan dan kebutuhan kelompoknya, dan mempertimbangkan kesanggupan dan kemampuan kelompoknya.

Dalam melaksanakan tugasnya, ia mau menerima dan bahkan mengharapkan pendapat dan saran – saran dari kelompoknya. Ia mempunyai kepercayaan pula pada anggota – anggotanya bahwa mereka mempunyai kesanggupan bekerja dengan baik dan bertanggung jawab. Ia selalu berusaha membangun semangat anggota kelompok dalam menjalankan dan mengembangkan daya kerjanya dengan cara memupuk rasa kekeluargaan dan persatuan. Di samping itu, ia juga memberi kesempatan kepada anggota kelompoknya agar mempunyai kecakapan memimpin dengan jalan mendelegasikan sebagian kekuasaan dan tanggung jawabnya.

Tipe Pseudo – Demokratis

Tipe ini disebut juga semi demokratis atau manipulasi diplomatic. Pemimpin yang bertipe pseudo-demokratis hanya tampaknya saja bersikap demokratis padahal sebenarnya dia bersikap otokratis. Misalnya jika ia mempunyai ide – ide, pikiran, atau konsep yang ingin diterapkan di lembaga Pendidikannya, maka hal tersebut akan dibicarakan dan dimusyawarahkan dengan bawahannya, tetapi situasi diatur dan diciptakan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya bawahan didesak agar menerima ide atau pikiran tersebut sebagai keputusan bersama. Pemimpin ini menganut demokrasi semu dan lebih mengarah kepada kegiatan pemimpin yang otoriter dalam bentuk yang halus, samar – samar, dan yang mungkin dilaksanakan tanpa disadari bahwa tindakan itu bukan tindakan pimpinan yang demokratis.

KEPEMIMPINAN DALAM PENDIDIKAN

Pengertian Kepemimpinan Pendidikan

Hadari Nawawi mengemukakan pengertian kepemimpinan pendidikan dan kepemimpinan sekolah sebagai berikut : “Kepemimpinan sekolah adalah proses mempersatukan buah pikiran dan pendapat untuk mewujudkan menjadi kesatuan gerak yang terarah pada pencapaian tujuan lingkungan, personel sekolah, yang di dalamnya terkandung makna menggerakkan, memotivasi orang lain dan kelompok agar bersedia melakukan tugas-tugas sebagai rekan kerja di sekolah”

Ahmad Rohani H.M dan H. Abu Ahmadi mendefinisikan kepemimpinan Pendidikan sebagai berikut :

“Kepemimpinan Pendidikan yaitu proses kegiatan mempengaruhi, menggerakkan dan mengkoordinasikan individu-individu organisasi atau lembaga pendidikan tertentu untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan”.

Burhanuddin mengemukakan : “Kepemimpinan pendidikan adalah merupakan suatu kesiapan, kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam proses mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan dan menggerakkan orang lain yang ada hubungannya dengan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan pengajaran, agar segenap kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien, yang pada gilirannya dapat mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran yang telah ditetapkan”.

Untuk memperjelas pengertian kepemimpinan pendidikan, Dirawat dkk. merumuskan definisi kepemimpinan pendidikan sebagai berikut :  “Kepemimpinan pendidikan merupakan satu kemampuan dan proses mempengaruhi, mengkoordinir dan menggerakkan orang-orang lain yang ada hubungan dengan pengembangan ilmu pendidikan dan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, agar kegiatan-kegiatan dijalankan dapat lebih efektif dan efisien di dalam pencapaian tujuan-tujuan pendidikan dan pengajaran”.

Fungsi Kepemimpinan Pendidikan

Seorang pemimpin harus tahu fungsi dan peranannya sebagai pemimpin. Adapun fungsi kepemimpinan pendidikan menurut Soekarto Indrafachrudi (1993:33) adalah pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua yaitu:

Fungsi yang bertalian dengan tujuan yang hendak dicapai

1).    Pemimpin berfungsi memikirkan dan merumuskan dengan teliti tujaun kelompok serta menjelaskan supaya anggota dapat berkerjasama mencapai tujuan itu.

2).    Pemimpin berfungsi memberi dorongan kepada anggota-anggota kelompok untuk menganalisis situasi supaya dapat dirumuskan rencana kegiatan kepemimpinan yang dapat memberi harapan baik.

3).    Pemimpin berfungsi membantu anggota kelompok dalam memgerikan keterangan yang perlu supaya dapat mengadakan pertimbangan yang sehat.

4).    Pemimpin berfungsi menggunakan kesempatan dan minat khusus anggota kelompok.

Fungsi yang bertalian dengan suasana pekerjaan yang sehat dan menyenangkan

  1. Pemimpin berfungsi memupuk dan memelihara kebersamaan di dalam kelompok.
  2. Pemimpin berfungsi mengusahakan suatu tempat bekerja yang menyenangkan, sehingga dapat dipupuk kegembiraan dan semangat bekerja dalam pelaksanaan tugas.
  3. Pemimpin dapat menanamkan dan memupuk perasaan para anggota bahwa mereka termasuk dalam kelompok dan merupakan bagian dari kelompok.

Pimpinan Lembaga Pendidikan

Para pemimpin lembaga pendidikan adalah orang-orang yang menjalankan kepemimpinan pendidikan. Adapun mereka yang tergolong sebagai pemimpin pendidikan yaitu : Rektor, Dekan, Direktur, para ketua-ketua jurusan, sekretaris jurusan (program studi/konsentrasi), kepala sekolah, kepala madrasah, Kyai atau ustadz sebagai pemimpin pesantren, supervisor, para administrator, seperti Menteri Pendidikan Nasional, para Direktur Jenderal di Depdiknas, Sekretaris Jenderal, Kepala Kanwil, Dep Diknas, Kepala Dinas Pendidikan provinsi, Kabupaten/kota dan semua pejabat eselon Depdiknas sebagai perangkat pengambil kebijakan di bidang pendidikan. Mereka yang menduduki jabatan tersebut memiliki peranan sebagai pemimpin pendidikan yaitu bertanggung jawab mempengaruhi, mengajak, mengatur, mengkoordinir, para personil atau pegawai kearah pelaksanaan dan perbaikan mutu pendidikan dan pengajaran, sehingga dapat menjalankan fungsi kepemimpinan pendidikan sebagaimana diharapkan.

Kepala sekolah atau madrasah adalah pimpinan tertinggi di sekolah. Pola kepemimpinannya akan sangat berpengaruh bahkan sangat menentukan terhadap kemajuan sekolah. Oleh karena itu, dalam pendidikan modern, kepemimpinan kepala sekolah perlu mendapat perhatian secara serius.

Kepemimpinan Kepala Sekolah

Kepemimpinan kepala sekolah adalah cara atau usaha kepala sekolah dalam mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan dan menggerakkan guru, staf, siswa, orang tua siswa, dan pihak terkait untuk bekerja atau berperan guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Cara kepala sekolah untuk membuat orang lain bekerja untuk mencapai tujuan sekolah merupakan inti kepemimpinan kepala sekolah.

Banyak hal yang mempengaruhi keberhasilan kepemimpinan kepala sekolah. Dalam Panduan Manajemen Sekolah (Depdiknas, 1999) dikemukakan yang mempengaruhi keberhasilan kepemimpinan kepala sekolah yaitu :

1).    Kepribadian yang kuat, yaitu pribadi yang percaya diri, berani, bersemangat, murah hati, dan memiliki kepekaan sosial.

2).    Memahami tujuan pendidikan dengan baik. Karena dengan pemahaman yang baik, kepala sekolah dapat menjelaskan kepada guru, stafnya, murid-murid dan pihak terkait tentang strategi pencapaian tujuan sekolah.

3).    Memiliki pengetahuan yang luas. Kepala sekolah harus memiliki pengetahuan yang luas tentang bidang tugasnya maupun bidang lain yang terkait.

4).    Memiliki keterampilan profesional, yaitu keterampilan yang terkait dengan tugasnya sebagai kepala sekolah yaitu; keterampilan teknis (menyusun jadwal pelajaran, memimpin rapat, melakukan supervisi), keterampilan hubungan kemanusiaan (memotivasi, mendorong guru, dan staf untuk berprestasi), keterampilan konseptual (mengembangkan konsep pengembangan sekolah, mengidentifikasi dan memecahkan masalah serta mengantisipasi masalah yang akan timbul dari semua kemungkinan).

5).

Thomp (1993:40) menjelaskan bahwa kepala sekolah adalah orang yang sangat penting dalam system sekolah. Mereka mengusahakan, memelihara aturan dan disiplin, menyediakan barang-barang yang diperlukan, melaksanakan dan meningkatkan program sekolah, serta memilih dan mengembangkan pegawai/personil.

Kepala sekolah harus dapat memahami semua situasi yang ada di sekolah agar dia dapat menerapkan bentuk kepemimpinan yang sesuai dengan situasi sekolahnya. Karena itu, menurut para ahli suatu tipe kepemimpinan dapat efektif untuk situasi tertentu dan kurang efektif bagi situasi yang lain.

Kepala sekolah, dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya dituntut pemenuhan persyaratan-persyaratan baik jasmani maupun rohani. Dirawat dkk. mengemukakan syarat-syarat pemimpin pendidikan yang berdasarkan Pancasila, yaitu :

1).    Persyaratan kepemimpinan yang berdasarkan Pancasila. Pendidikan di Indonesia adalah pribadi yang mampu mengamalkan ke 32 nilai-nilai luhur di dalam Pancasila.

2).    Persyaratan kualitas kemampuan pribadi, yaitu berwibawa (terutama karena integritas pribadinya yang dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila), jujur, terpercaya, bijaksana, mengayomi, berani, mawas diri, mampu melihat jauh ke depan, berani dan mampu mengatasi kesulitan, bersikap wajar, tegas dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, sederhana penuh pengabdian pada tugas, berjiwa besar dan mempunyai sifat ingin tahu (suatu pendorong untuk kemajuan).

3).

Persyaratan lain yang diiktisarkan dan digolongkan oleh Dirawat dkk, yaitu:

1).     Karakter dan moral yang tinggi

2).     Semangat dan kemampuan intelek

3).     Kematangan dan keseimbangan emosi

4).     Kemampuan kepemimpinan

5).     Kematangan dan penyesuaian sosial

6).     Kemampuan mendidik-mengajar

7).     Kesehatan dan penampakan jasmaniah

Sifat kepemimpinan dan pengetahuan dan pengalaman seorang pemimpin harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam kepemimpinan di sekolah. Kepala sekolah harus memiliki keterampilan, dapat memilih dan bertindak sesuai tata kerja, atau prosedur kerja, sikap, kondisi yang sebenarnya, serta mampu berkomunikasi dengan cepat dan baik.

Burhanuddin menyebutkan empat kualitas kepemimpinan kepala sekolah yang penting dan berhubungan satu sama lain, yaitu :

1).     Personality (kepribadian)

2).     Purposes (pemahaman terhadap tujuan pendidikan)

3).     Knowledge

4).     Profesional skill.

Willard S. Usbree dalam bukunya Elementary School Administration and Supervision yang diterjemahkan oleh Dirawat dan kawan-kawan mengatakan bahwa kepala sekolah dituntut lima keterampilan atau skill pokok, yaitu :

  • Kecakapan di dalam mengatur atau mengadministrasikan tenaga-tenaga personil sekolah, baik guru-guru maupun tenaga-tenaga personil sekolah lainnya.
  • Kecakapan didalam mengatur atau mengadministrasi alat-alat perlengkapan sekolah dan kecakapan di dalam menggunakan dan memelihara school plant secara efisien dan efektif.
  • Kecakapan di dalam mengadministrasi keuangan atau pembiayaan sekolah berdasarkan prinsip praktek administrasi keuangan modern.
  • Kemampuan untuk bekerja sama dan menjalin kerja sama untuk sekolah dengan masyarakat.
  • Kemampuan untuk memimpin dan memplopori perbaikan dan pelaksanaan kurikulum sekolah atau perbaikan pengajaran bersama dengan staf yang dipimpinnya.

Profil Pemimpin Pendidikan yang Dibutuhkan Saat ini

Untuk menghadapi tantangan dan permasalahan pendidikan nasional yang amat berat saat ini, mau tidak mau pendidikan harus dipegang oleh para pemimpinyang sanggup menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang ada, baik pada level makro maupun mikro di sekolah.

Merujuk pada pemikiran Rodney Overton (2002) tentang profil pemimpin yang dibutuhkan saat ini, berikut ini diuraikan secara singkat tentang 20 profil pemimpin pendidikan yang yang dibutuhkan saat ini.

Mampu menginspirasi melalui antusiasme yang menular.

Pendidikan harus dikelola secara sungguh-sungguh, oleh karena itu para pemimpin pendidikan harus dapat menunjukkan semangat dan kesungguhan di dalam melaksanakan segenap tugas dan pekerjaanya. Semangat dan kesungguhan dalam bekerja ini kemudian ditularkan kepada semua orang dalam organisasi, sehingga mereka pun dapat bekerja dengan penuh semangat dan besungguh-sungguh.

Memiliki standar etika dan integritas yang tinggi.

Penguasaan standar etika dan integritas yang tinggi oleh para manajer atau pemimpin pendidikan tidak hanya terkait dengan kepentingan kepemimpinan dalam organisasi, namun juga tidak lepas dari hakikat pendidikan itu sendiri. Pendidikan adalah usaha untuk menciptakan manusia-manusia yang memiliki standar etika dan kejujuran yang tinggi. Oleh karena itu, pendidikan sudah seharusnya dipegang oleh para pemimpinyang memiliki standar etika dan kejujuran yang tinggi, sehingga pada gilirannya semua orang dalam organisasi dapat memiliki standar etika dan kejujuran yang tinggi.

Memiliki tingkat energi yang tinggi.

Mengurusi pendidikan sebenarnya bukanlah mengurusi hal-hal yang sifatnya sederhana, karena didalamnya terkandung usaha untuk mempersiapkan suatu generasi yang akan mengambil tongkat estafet kelangsungan suatu bangsa.di masa yang akan datang. Kegagalan pendidikan adalah kegagalan kelanjutan suatu generasi. Untuk mengurusi pendidikan dibutuhkan energi dan motivasi yang tinggi dari para pemimpin pendidikan. Pendidikan membutuhkan pemimpinyang memiliki ketabahan, daya tahan (endurance) dan pengorbanan yang tinggi dalam mengelola pendidikan.

Memiliki keberanian dan komitmen

Saat ini pendidikan dihadapkan pada lingkungan yang selalu berubah-ubah, yang menuntut keberanian dari para pemimpin pendidikan untuk melakukan perubahan-perubahan agar bisa beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang ada. Selain itu, pendidikan membutuhkan pemimpin yang memiliki komitmen tinggi terhadap pekerjaannya. Kehadirannya sebagai pemimpin benar-benar dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan organisasi, yang didasari rasa kecintaannya terhadap pendidikan.

Memiliki tingkat kreativitas yang tinggi dan bersikap nonkonvensional.

Saat ini permasalahan dan tantangan yang dihadapi pendidikan sangat kompleks, sehingga menuntut cara-cara penyelesaian yang tidak mungkin hanya dilakukan melalui cara-cara konvensional. Pemimpin pendidikan yang memiliki kreativitas tinggi akan mendorong terjadinya berbagai inovasi dalam praktik-praktik pendidikan, baik pada tataran manjerialnya itu sendiri maupun inovasi dalam praktik pembelajaran siswa.

Berorientasi pada tujuan, namun realistis

Tujuan pendidikan berbeda dengan tujuan-tujuan dalam bidang-bidang lainnya. Oleh karena itu, seorang pemimpin pendidikan harus memahami tujuan-tujuan pendidikan. Di bawah kepemimpinnanya, segenap usaha organisasi harus diarahkan pada pencapaian tujuan pendidikan dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen beserta seluruh substansinya. Pencapaian tujuan pendidikan disusun secara realistis, dengan ekspektasi yang terjangkau oleh organisasi, tidak terlalu rendah dan juga tidak terlalu tinggi.

Memiliki kemampuan organisasi yang tinggi

Kegiatan pendidikan adalah kegiatan yang melibatkan banyak komponen, yang di dalamnya membutuhkan upaya pengorganisasian secara tepat dan memadai. Bagaimana mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada, bagaimana mengoptimalkan kurikulum dan pembelajaran, bagaimana mengoptimalkan sumber dana, dan bagaimana mengoptimalkan lingkungan merupakan hal-hal penting dalam pendidikan yang harus diorganisasikan sedemikian rupa, sehingga menuntut kemampuan khusus dari para pemimpin pendidikan dalam mengorganisasikannya.

Mampu menyusun prioritas

Begitu banyaknya kegiatan yang harus dilakukan dalam pendidikan sehingga menuntut para pemimpin pendidikan untuk dapat memilah dan memilih mana yang penting dan harus segera dilaksanakan dan mana yang bisa ditunda atau mungkin diabaikan. Kemampuan pemimpin pendidikan dalam menyusun prioritas akan terkait dengan efektivitas dan efisiensi pendidikan.

Mendorong kerja sama tim dan tidak mementingkan diri sendiri, upaya yang terorganisasi.

Kegiatan dan masalah pendidikan yang sangat kompleks tidak mungkin diselesaikan secara soliter dan parsial. Pemimpin pendidikan harus dapat bekerjasama dengan berbagai pihak, baik yang berada dalam lingkungan internal maupun eksternal. Demikian pula, pemimpin pendidikan harus dapat mendorong para bawahannya agar dapat bekerjasama dengan membentuk team work yang kompak dan cerdas, sekaligus dapat meletakkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi.

Memiliki kepercayaan diri dan memiliki minat tinggi akan pengetahuan.

Masalah dan tantangan pendidikan yang tidak sederhana, menuntut para pemimpin pendidikan dapat memiliki keyakinan diri yang kuat. Dalam arti, dia meyakini bahwa dirinya memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dia juga memiliki keyakinan bahwa apa yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sosial, moral maupun intelektual. Keyakinan diri yang kuat bukan berarti dia lantas menjadi seorang yang “over confidence”, mengarah pada sikap arogan dan menganggap sepele orang lain.. Di samping itu, sudah sejak lama pendidikan dipandang sebagai kegiatan intelektual. Oleh karena itu, seorang pemimpin pendidikan harus dapat menunjukkan intelektualitas yang tinggi, dengan memiliki minat yang tinggi akan pengetahuan, baik pengetahuan tentang manajerial, pengetahuan tentang perkembangan pendidikan bahkan pengetahuan umum lainnya.

Sesuai dan waspada secara mental maupun fisik.

Tugas dan pekerjaan manajerial pendidikan yang kompleks membutuhkan kesiapan dan ketangguhan secara mental maupun fisik dari para manajer pendidikan. Beban pekerjaan yang demikian berat dan diluar kapasitas yang dimilikinya dapat mengganggu kesehatan mental dan fisik. Agar dapat menjalankan roda organisasi dengan baik, seseorang pemimpin pendidikan harus dapat menjaga dan memelihara kesehatan fisik dan mentalnya secara prima. Selain itu, pemimpin pendidikan harus dapat memperhatikan kesehatan mental dan fisik dari seluruh anggota dalam organisasinya.

Bersikap adil dan menghargai orang lain.

Dalam organisasi pendidikan melibatkan banyak orang yang beragam karakteristiknya, dalam kepribadian, keyakinan, cara pandang, pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan sebagainya. Kesemuanya itu harus dapat diperlakukan dan ditempatkan secara proporsional oleh manajer (pemimpin). Pemimpin pendidikan harus memandang dan menjadikan keragaman karakteristik ini sebagai sebuah kekuatan dalam organisasi, bukan sebaliknya.

Menghargai kreativitas

Untuk meningkatkan mutu pendidikan dibutuhkan sentuhan kreativitas dari semua orang yang terlibat di dalamnya. Tidak hanya menajer (pemimpin) yang dituntut untuk berfikir kreatif, tetapi semua orang dalam organisasi harus ditumbuhkan kreativitasnya. Pemikiran kreatif biasanya berbeda dengan cara-cara berfikir pada umumnya. Dalam hal ini, pemimpin pendidikan harus dapat mengakomodasi pemikiran-pemikiran kreatif dari setiap orang dalam organisasi, yang mungkin saja pemikiran-pemikiran itu berbeda dengan sudut pandang yang dimilikinya.

Menikmati pengambilan resiko.

Tatkala keputusan untuk berubah dan berinovasi telah diambil dan segala resiko telah diperhitungkan secara cermat. Namun dalam implementasinya, tidak mustahil muncul hal-hal yang berasa di luar dugaan sebelumnya, maka dalam hal ini, pemimpin pendidikan harus tetap menunjukkan ketenangan, keyakinan dan berusaha mengendalikan resiko-resiko yang muncul. Jika memang harus berhadapan dengan sebuah kegagalan, pemimpin pendidikan harus tetap dapat menunjukkan tanggung jawabnya, tanpa harus mencari kambing hitam dari kegagalan tersebut. Selanjutnya, belajarlah dari pengalaman kegagalan tersebut untuk perbaikan pada masa-masa yang akan datang..

Menyusun pertumbuhan jangka panjang

Kegiatan pendidikan bukanlah kegiatan sesaat, tetapi memiliki dimensi waktu yang jauh ke depan. Seorang pemimpin pendidikan memang dituntut untuk membuktikan hasil-hasil kerja yang telah dicapai pada masa kepemimpinannya, tetapi juga harus dapat memberikan landasan yang kokoh bagi perkembangan organisasi, jauh ke depan setelah dia menyelesaikan masa jabatannya. Kecenderungan untuk melakukan praktik “politik bumi hangus” harus dihindari. Yang dimaksud dengan “politik bumi hangus” disini adalah praktik kotor yang dilakukan pemimpin pendidikan pada saat menjelang akhir jabatannya, misalnya dengan cara menghabiskan anggaran di tengah jalan, atau merubah struktur organisasi yang sengaja dapat menimbulkan kekacauan dalam organisasi, sehingga mewariskan masalah-masalah baru bagi pemimpin yang menggantikannya.

Terbuka terhadap tantangan dan pertanyaan.

Menjadi pemimpin pendidikan berarti dia akan dihadapkan pada sejumlah tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi, merentang dari yang sifatnya ringan hingga sangat berat sekali. Semua itu bukan untuk dihindari atau ditunda-tunda tetapi untuk diselesaikan secara tuntas.

Tidak takut untuk menantang dan mempertanyakan.

Selain harus mampu menyelesaikan masalah-masalah yang sudah ada (current problems) secara tuntas, seorang pemimpin pendidikan harus memiliki keberanian untuk memunculkan tantangan dan permasalahan baru, yang mencerminkan inovasi dalam organisasi. Dengan demikian, menjadi pemimpin pendidikan tidak hanya sekedar melaksanakan rutinitas dan standar pekerjaan baku, tetapi memunculkan pula sesuatu yang inovatif untuk kemajuan organisasi.

Mendorong pemahaman yang mendalam untuk banyak orang.

Kegiatan pendidikan menuntut setiap orang dalam organisasi dapat memahami tujuan, isi dan strategi yang hendak dikembangkan dalam organisasi. Pemimpin pendidikan berkewajiban memastikan bahwa setiap orang dalam organisasi dapat memahaminya secara jelas, sehingga setiap orang dapat memamahi peran, tanggung jawab dan kontribusinya masing-masing dalam organisasi. Selain itu, pemimpin pendidikan harus dapat mengembangkan setiap orang dalam organisasi untuk melakukan perbuatan belajar sehingga organisasi pendidikan benar-benar menjadi sebuah learning organization.

Terbuka terhadap ide-ide dan pandangan baru.

Pandangan yang keliru jika pendidikan dipandang sebagai sebuah kegiatan monoton dan rutinitas belaka. Pendidikan harus banyak melahirkan berbagai inovasi yang tidak hanya dibutuhkan untuk kepentingan pendidikan itu sendiri tetapi juga kepentingan di luar pendidikan. Untuk dapat melahirkan inovasi, pemimpin pendidikan harus terbuka dengan ide-ide dan pandangan baru, baik yang datang dari internal maupun eksternal, terutama ide dan pandangan yang bersumber dari para pengguna jasa (customer) pendidikan.

Mengakui kesalahan dan beradaptasi untuk berubah.

Asumsi yang mendasarinya adalah pemimpin pendidikan adalah manusia, yang tidak luput dari kesalahan. Jika melakukan suatu kesalahan, seorang pemimpin pendidikan harus memiliki keberanian untuk mengakui kesalahannya tanpa harus mengorbankan pihak lain atau mencari kambing hitam. Lakukan evaluasi dan perbaikilah kesalahan pada masa-masa yang akan datang. Jika memang kesalahan yang dilakukannya sangat fatal, baik secara moral, sosial, maupun yuridis atau justru dia terlalu sering melakukan kesalahan mungkin yang terbaik adalah adanya kesadaran diri bahwa sesungguhnya dia tidak cocok dengan tugas dan pekerjaan yang diembannnya, dan itulah pilihan yang terbaik bagi dirinya dan organisasi.

Kepemimpinan Pendidikan

Guna menyikapi tantangan globalisasi yang ditandai dengan adanya kompetisi global yang sangat ketat dan tajam, di beberapa negara telah berupaya untuk melakukan revitalisasi pendidikan. Revitalisasi ini termasuk pula dalam hal perubahan paradigma kepemimpinan pendidikan, terutama dalam hal pola hubungan atasan-bawahan, yang semula bersifat hierarkis-komando menuju ke arah kemitraan bersama. Pada hubungan atasan-bawahan yang bersifat hierarkis-komando, seringkali menempatkan bawahan sebagai objek tanpa daya. Pemaksaan kehendak dan pragmatis merupakan sikap dan perilaku yang kerap kali mewarnai kepemimpinan komando-birokratik-hierarkis, yang pada akhirnya hal ini berakibat fatal terhadap terbelenggunya sikap inovatif dan kreatif dari setiap bawahan. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, mereka cenderung bersikap a priori dan bertindak hanya atas dasar perintah sang pemimpin semata. Dengan kondisi demikian, pada akhirnya akan sulit dicapai kinerja yang unggul.
Menyadari semua itu, maka perubahan kebijakan kepemimpinan pendidikan yang dapat memberdayakan pihak bawahan menjadi amat penting untuk dilakukan. Dalam hal ini, Larry Lashway (ERIC Digest, No. 96) mengetengahkan tentang Facilitative Leadership. yang pada intinya merupakan kepemimpinan yang menitikberatkan pada collaboration dan empowerment. Sementara itu, David Conley and Paul Goldman (1994) mendefinisikan facilitative leadership sebagai : “the behaviors that enhance the collective ability of a school to adapt, solve problems, and improve performance.” Kata kuncinya terletak pada collective. Artinya, keberhasilan pendidikan bukanlah merupakan hasil dan ditentukan oleh karya perseorangan, namun justru merupakan karya dari team work yang cerdas.

Dengan model kepemimpinan demikian, diharapkan dapat mendorong seluruh bawahan dan seluruh anggota organisasi dapat memberdayakan dirinya, dan membentuk rasa tanggung atas tugas-tugas yang diembannya. Kepatuhan tidak lagi didasarkan pada kontrol eksternal organisasi, namun justru berkembang dari hati sanubari yang disertai dengan pertimbangan rasionalnya.

Kepemimpinan fasilitatif merupakan alternatif model kepemimpinan yang dibutuhkan guna menghadapi tantangan masa depan abad ke-21, yang pada intinya model ini merujuk kepada upaya pemberdayaan setiap komponen manusia yang terlibat dan bertanggung jawab dalam pendidikan.

Pemberdayaan pada dasarnya merupakan proses pemerdekaan diri, dimana setiap individu dipandang sebagai sosok manusia yang memiliki kekuatan cipta, rasa dan karsa dan jika ketiga aspek kekuatan diri manusia ini mempunyai tempat untuk berkembang secara semestinya dalam suatu organisasi, maka hal ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa bagi kemajuan organisasi. Oleh karena itu, partisipasi dan keterlibatan individu dalam setiap pengambilan keputusan memiliki arti penting bagi pertumbuhan organisasi. Dengan keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan, pada gilirannya akan terbentuk rasa tanggung jawab bersama dalam mengimplementasikan setiap keputusan yang diambil.

Paul M. Terry mengemukakan bahwa untuk dapat memberdayakan setiap individu dalam tingkat persekolahan, seorang pemimpin (baca: kepala sekolah) seyogyanya dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemberdayaan (create an environment conducive to empowerment), memperlihatkan idealisme pemberdayaan (demonstrates empowerment ideals), penghargaan terhadap segala usaha pemberdayaan (encourages all endeavors toward empowerment) dan penghargaan terhadap segala keberhasilan pemberdayaan (applauds all empowerment successes).
Pendapat di atas mengindikasikan bahwa upaya pemberdayaan bukanlah hal yang sederhana, melainkan di dalamnya membutuhkan kerja keras dan kesungguhan dari pemimpin agar anggotanya tumbuh dan berkembang menjadi individu yang berdaya.
Jika saja seorang pemimpin sudah mampu memberdayakan seluruh anggotanya maka di sana akan tumbuh dinamika organisasi yang diwarnai dengan pemikiran kreatif dan inovatif dari setiap anggotanya. Mereka dapat mengekspresikan dan mengaktualisasikan dirinya secara leluasa tanpa hambatan sosio-psikologis yang membelenggunya. Semua akan bekerja dengan disertai rasa tanggung jawab profesionalnya.

Materi Terkait:
• Kepemimpinan Kepala Sekolah
• Kompetensi Kepala Sekolah
• Kualifikasi Kepala Sekolah
• Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah
• Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah
• Profesionalisme Kepemimpinan Kepala Sekolah
• Tujuh Puluh Persen (70%) Kepala Sekolah Tidak Kompeten
• Kepemimpinan Perempuan
• Tigas Belas Faktor Menjadi Kepala Sekolah yang Efektif
• Profil Manajer dan Pemimpin Pendidikan yang Dibutuhkan Saat ini

Perlunya Profesionalisasi dalam Pendidikan

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan layanan profesi secara optimal serta menjaga agar masyarakat jangan sampai dirugikan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, tuntunan jabatan profesional harus sangat tinggi. Profesi kependidikan, khususnya profesi keguruan mempunyai tugas utama melayani masyarakat dalam dunia pendidikan. Sejalan dengan alasan tersebut, jelas kiranya bahwa profesioanalisasi dalam bidang keguruan mengandung arti peningkatan segala daya dan usaha dalam rangak pencapaian secara optimal layanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Sehingga dimunculkan sejumlah asumsi yang melandasi pekerjaan mendidik sebagai profesi sehingga perlu ada profesi sehingga perlu ada profesionalisasi

dalam pendidikan, yakni sebagai berikut :

1)Subjek pendidikan adalah manusia dengan segala potensinya untuk berkembang. Karena itu, pendidikan dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan; pendidikan menghargai martabat manusia, manusia yang memiliki kemauan, pengetahuan, emosi dan perasaan.
2) Dalam melakukan aktivitasnya, pendidikan dilakukan secara sadar dan bertujuan, jadi intensional. Ia tidak dilakukan secara random. Oleh karena ada unsur tujuan ini, maka pendidikan menjadi normatif, diikat oleh norma-norma dan nilai-nilai, baik yang bersifat universal maupun yang nasional atau lokal yang menjadi acuan pelaku pendidikan, yaitu pendidik, peserta didik, dan pengelola pendidikan itu.

3) Oleh karena yang dihadapi oleh pendidikan adalah manusia dengan segala teka-tekinya (enigma), maka ada teori-teori pendidikan yang merupakan jawaban kerangka hipotesis tentang bagaimana seharusnya pendidikan dilakukan.
4) Dalam memandang manusia, pendidikan bertolak dari asumsi yang positif tentang potensi manusia. Potensi yang baik itulah yang harus dikembangkan, yang oleh Norton (1977) disebut sebagai “daimon” yakni suatu potensi yang unggul pada diri manusia ( a potential excellence in personhood). Pendidikan merupakan usaha mengembangkan potensi manusia yang baik (education as development).
5) Inti pendidikan terjadi dalam prosesnya, yaitu situasi pendidikan yang memungkinkan terjadi dialog antara pendidik dan terdidi. Dialog memungkinkan terdidik untuk tumbuh ke arah tujuan yang dikehendaki oleh pendidik yang selaras dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.
6) Tujuan utama pendidikan terletak pada dimensi intrinsiknya, yakni menjadikan   manusia sebagai manusia yang baik, yang dalam tujuan pendidikan nasional digambarkan sebagai manusia yang beriman, bertaqwa, berbudi luhur dst. Oleh karena pendidikan tidak berlangsung dalam kevakuman dari tuntutan masyarakat.
Karena asumsi-asumsi dan karakteristik-karakteristik pekerjaan kependidikan yang demikian, maka terlalu penting jika pendidikan dilakukan secara random, hanya menurut “common sense”. Pendidikan harus dilakukan secara profesional. Konsekuensinya, diperlukan upaya- upaya yang sistematis dan intensional dalam rangka profesionalisasi tenaga kependidikan yang dibahas dalam bagian selanjutnya.

Pendidikan dan Aspek Politik

Idealnya, peran guru memang tak lagi sekedar mengajar di menara gading, tetapi dengan bekal karakter idealitas dan pengetahuannya yang memadai, para tenaga pendidikan harus nyata memberi warna dalam proses berbangsa dan bermasyarakat.
Pendidikan tidak mungkin dilepaskan dari aspek kebijakan. Kebijakan, yang dalam bahasa politik dikenal sebagai produk atas kewenangan atau kuasa, inilah yang kemudian menjadi peluru bagi proses implementasi sebuah konsep. Itulah sebabnya, setiap proses kebijakan tidak mungkin bisa dilepaskan dari aspek politik, demikian pula halnya dalam dunia pendidikan. Formulasi kebijakan inilah yang pada akhirnya menjadi persenyawaan antara kepentingan idealis dan pragmatis, filosofis dan teknokratis, juga senyawa kepentingan individualis dan populis. Pada senyawa terakhir inilah sesuatu yang absurd akan mudah diamati, bahwasanya kebijakan kerapkali tidak bisa dilepaskan dari aspek pergumulan kepentingan pribadi dan golongan sehingga tidaklah mengherankan jika seorang kepala daerah seringkali membuat kebijakan bersendikan pada kepentingan diri dan kelompoknya ketimbang dihajatkan untuk kepentingan yang lebih luas.

Secara historis dapat dicermati bahwa pola pengambilan kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh tabiat dan niat pemimpinnya. Penjajahan dalam kurun waktu yang sangat lama terhadap negeri ini oleh Belanda dan sedikit masa oleh Jepang telah memunculkan aroma pembodohan dengan dalih bahwa masyarakat nusantara hanyalah sekumpulan budak. Itulah sebabnya, politik balas budi mengalami tentangan dari pihak kolonialis dan hanya menjadikan bangsa kita sebagai produsen kekayaan negeri mereka. Bibit-bibit awal pergerakan yang diawali oleh Budi Utomo dan kawan-kawan nampak betul diarahkan pada proses pendidikan. Para pemimpin kita pada masa pra kemerdekaan tersebut nampak menyadari betul bahwa kebodohan sebuah bangsa akan menjadi gerbang utama bagi ketertindasan mereka.

Selanjutnya, masa awal kemerdekaan kemudian lebih diisi oleh instabilitas politik sehingga Sukarno tidaklah terlalu menempatkan pendidikan sebagai instrumen yang paling vital. Selain berbagai agresi dan ancaman disintegrasi, Sukarno dan para pemimpin di jaman itu juga lebih disibukkan dengan urusan pembagian kekuasaan. Tradisi subordinasi pendidikan ini dilanjutkan oleh Suharto dalam kurun waktu yang sangat lama. Pendidikan tidak diarahkan pada pembangunan mental, tetapi lebih sibuk dengan urusan kurikulum yang kaku dan pengukuran pendidikan dari sisi capaian nilai. Kebebasan akademik dan urusan berserikat menjadi harga yangsangatmahalpadamasaitu

Pada masa reformasi bergulir, wacana pemberian otonomi kepada dunia pendidikan menjadi isu hangat. Selain pengelolaan pendidikan yang lebih mandiri, pemerintah juga lebih banyak memberikan hak ketimbang menuntut kewajiban. Ada nuansa baru dalam pola pengaturan pendidikan,meskinampaksetengahhati.

Pada saat yang bersamaan, desentralisasi pemerintahan yang mengikutkan aspek desentralisasi pendidikan nyatanya justru memindahkan masalah dari pusat ke daerah. Munculnya “raja-raja kecil” yang berjuluk kepala daerah menyebabkan guru tidak terpasung oleh pusat, tetapi oleh politik kebijakan daerah yang muaranya ditentukan kiblatnya oleh kepala daerah. Politik pendidikan pun bergeser dari pusat ke kepala daerah sehingga muncullah banyak ceritera mengenai tabiat dan niat kepala daerah dalam pengelolaan pendidikan di daerah yang bersangkutan. Dengan demikian, keberhasilan pendidikan di daerah kini sangat ditentukan oleh niatan baik kepala daerah.
Politik Pendidikan

Kini, setelah demokratisasi semu Orde Baru runtuh digantikan dengan demokrasi yang lebih substansial, peran guru dan para tenaga kependidikan menempati posisi penting. Berbagai tuntutan dunia pendidikan yang selama ini terkungkung oleh politik jargon mulai menampakkan hasil yang baik. Guru pun tidak lagi menjadi organ yang sekedar pelengkap, tetapi mulai menjadifokusperhatian.

Aksi unjuk rasa guru di berbagai daerah menuntut penyesuaian banyak hal telah menjadi pendobrak tradisi lama yang dikultuskan. Sosok guru bukan lagi anak manis yang harus patuh pada atasan, tetapi sosok pembaharu yang harus menunjukkan idealitasnya. Demo ribuan guru di Merangin Jambi, penolakan penggusuran sekolah oleh seorang guru di Jakarta beberapa tahun yang lalu, demo guru yang menuntut kenaikan anggaran, unjuk rasa guru honor yang menuntut kepastian kepegawaian, dan sebagainya menjadi peristiwa penting yang memangkas nilai-nilai ketabuan guru. Guru tak lagi memainkan peran pencerahan budi semata, tetapi juga pencerahan relasikuasadanmasadepan.

Guru kemudian menjadi sebuah simpul kekuatan yang efektif yang dapat mempengaruhi kekuatan politik dalam mengambil kebijakan. Bahkan fenomena kekuatan guru pun terlihat dalam sistem politik. Seorang Bupati di salah satu kabupaten di Riau harus rela turun dari jabatannya gara-gara di demo oleh ribuan guru dan siswa secara kontinyu. Masalahnya, sang bupati mengusir seorang guru di sebuah pertemuan. Pergerakan guru yang menentang kezoliman pun marak terjadi sebagai bentuk koreksi guru atas jalannya pemerintahan. Itulah sebabnya, praktik pemasungan suara-suara guru dan dosen yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya harus berganti dengan suara-suara kritis yang memberikan pencerahan. Idealnya, peran guru memang tak lagi sekedar mengajar di menara gading, tetapi dengan bekal karakter idealitas dan pengetahuannya yang memadai, para tenaga pendidikan harus nyata memberi warna dalam proses berbangsa dan bermasyarakat.
Pendidikan Dan Politik

Berkaitan dengan peran dan fungsi guru yang tidak hanya mampu mentransfer teori-teori saja, maka guru pun dituntut untuk mampu menerjemahkan praksis sosialita ke dalam pengajaran mereka. Mungkin dapat disimplifikasi bahwa maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah bagian inheren dari kegagalan pembangunan mental peserta didik. Mental instan yang diimbuhi dengan nilai-nilai keculasan boleh jadi disebabkan oleh pola pendidikan yang selama ini hanya mengukur keberhasilan dari matematika angka-angka, padahal pembangunan karakter yang tangguh adalah sisi balik dari sebuah proses pendidikan.

Politik pendidikan dikategorikan keras apabila melibatkan kekuatan (fisik) untuk mendesakkan implementasi kebijakan tertentu. Sebaliknya, politik pendidikan lunak menekankan implementasi kekuasaan secara halus (subtle) lewat strategi taktis.

Meski segera lenyap dari pemberitaan media, pemogokan 6.200 guru di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, baru-baru ini penting diulas karena merupakan wujud politik pendidikan yang keras. Dalam aksi itu, para guru mengolah potensi kekuasaan kolektif—mogok mengajar—untuk menghasilkan kekuatan nyata guna memengaruhi tatanan keseharian masyarakat (menghentikan kegiatan belajar-mengajar di sekolah).

Strategi politik para guru itu untuk melawan politik ”lunak” pemerintah terkait anggaran pendidikan dan tunjangan kesejahteraan guru. Melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pemkab Merangin menurunkan anggaran pendidikan dari Rp 28 miliar (2007) menjadi Rp 23 miliar (2008) (Kompas, 24/1/2008) dan tidak membayar tunjangan lauk-pauk bagi guru (Kompas, 26/1/2008).

Apa arti pemogokan itu dari sisi politik pendidikan di Indonesia?

Sebagai bentuk penerapan kekuasaan, politik pendidikan (keras/lunak) didasarkan tujuan yang hendak dicapai, bukan dampak yang ditimbulkan. Karena itu, tolok penilaian yang tepat atas aksi pemogokan itu bukan apakah ia berdampak baik atau buruk, tetapi efektifkah ia untuk meraih tujuan yang ditetapkan.

Sepakat dengan Tajuk Rencana Kompas (25/1/2008), di zaman pascareformasi, perjuangan para guru perlu melampaui batasan klasik sosok dan citra guru. Unjuk rasa ribuan guru menuntut kenaikan anggaran pendidikan, kesejahteraan, dan status kepegawaian di Jakarta, Tangerang, dan Yogyakarta beberapa waktu lalu menunjukkan, garis perjuangan guru telah memangkas tabu-tabu keningratan ”semu” profesi guru yang ditonjolkan, terutama sepanjang pemerintahan Orde Baru.

Berbagai unjuk rasa itu merupakan indikasi, kesadaran tentang keharusan pemerintah melaksanakan ketentuan konstitusi tentang anggaran pendidikan mulai menyebar ke kalangan guru. Tampaknya para guru merasa ikut bertanggung jawab untuk menuntut pemerintah agar memenuhi ketentuan anggaran pendidikan. Di zaman pascareformasi, kesadaran dan tanggung jawab itu terekspresikan dalam unjuk rasa guru yang kian lazim terjadi.

Meski demikian, demonstrasi guru di Kabupaten Merangin adalah kasus politik pendidikan yang unik.

Pertama, dengan mogok guna mendesakkan tuntutan, para guru mengeksploitasi potensi kekuasaan dalam kolektivitas mereka. Ketika disalurkan lewat politik pendidikan yang keras, potensi kekuasaan itu mewujud dalam kekuatan massa yang secara nyata menentukan nasib anak didik, masyarakat, bahkan hitam/putihnya kewibawaan pemerinta

REVERENSI

  1. Resume ini tersusun dari kumpulan makalah Mata Kulian Sosiologi Pendidikan.yang tersusun dari kelompok  Satu hingga Kelompok Terakhir
  1. Selain itu juga mengambil dari berbagai situs internet yang membahas tentang Sosiologi Pendidikan
  1. Resume ini juga saya arsipkan di situs Blog saya yaitu di:   http://janbyshare.wordpress.com

Aksi

Information




Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: